PHK Makin Menjamur, Ketua DPR Minta Pemerintah Beri Perlindungan Bagi Pekerja Terdampak

- Jurnalis

Selasa, 6 Mei 2025 - 15:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi phk [SuaraSulsel.id/Muhammad Yunus]

Ilustrasi phk [SuaraSulsel.id/Muhammad Yunus]

 

1TULAH.COM – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia dan mendesak pemerintah untuk hadir memberikan solusi nyata.

Ia menyoroti fakta bahwa banyak pekerja yang terpaksa beralih ke sektor informal karena ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dan pertumbuhan angkatan kerja.

Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan para pekerja yang terdampak PHK berjuang sendiri menghadapi transisi ekonomi yang sulit.

Baca Juga :  Kasus Warga Terisolasi di Singapura Naik 2 Lipat, Pekerja Sosial Lakukan Pendekatan Digital

Puan meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan program pelatihan atau bantuan sosial yang bersifat sementara.

Ia menekankan pentingnya pendampingan jangka panjang serta pembentukan ekosistem usaha yang memungkinkan mantan pekerja formal berkembang sebagai pelaku usaha kecil dan menengah.

Program pemberdayaan, menurut Puan, harus menyentuh aspek pembiayaan, digitalisasi, serta akses pasar yang lebih luas agar benar-benar berdampak dan bukan sekadar pengalihan tanggung jawab.

Baca Juga :  Dampak Erupsi Anak Krakatau: Sekolah PJJ, Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Sementara

Lebih lanjut, ia menilai bahwa tingginya angka PHK menjadi indikasi kelemahan sistem ketenagakerjaan saat ini dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Puan mengajak pemerintah untuk memperkuat model ekonomi kerakyatan yang berbasis kewirausahaan produktif dan mampu bersaing secara global.

Ia menegaskan bahwa PHK seharusnya bisa menjadi awal dari kebangkitan ekonomi rakyat, asalkan pemerintah benar-benar hadir dan tidak lepas tangan.

Penulis : Dedy Hermawan

Berita Terkait

Rupiah Menguat ke Level Rp17.550 per Dolar AS, Pasar Nanti Data Kepercayaan Konsumen
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Dua Anggota DPRD Kota Bengkulu
Speedboat Bawa 8 Orang Hilang Kontak di Selat Sunda, Termasuk Jurnalis Media Nasional
Program Makan Bergizi Gratis Bermasalah, Pemerintah Minta Waktu Pembenahan 2 Bulan
Komisi II DPRD Kalteng Dorong Hilirisasi Perikanan demi Kesejahteraan Nelayan
Prabowo Ber Mandat Bantuan Beras Dilanjutkan hingga Desember 2026
PT Indomuro Kencana Cepat Tanggap Berkontribusi dalam Penanganan Karhutla
Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 09:49 WIB

Rupiah Menguat ke Level Rp17.550 per Dolar AS, Pasar Nanti Data Kepercayaan Konsumen

Selasa, 8 September 2026 - 22:22 WIB

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Dua Anggota DPRD Kota Bengkulu

Selasa, 8 September 2026 - 19:32 WIB

Program Makan Bergizi Gratis Bermasalah, Pemerintah Minta Waktu Pembenahan 2 Bulan

Selasa, 8 September 2026 - 19:23 WIB

Komisi II DPRD Kalteng Dorong Hilirisasi Perikanan demi Kesejahteraan Nelayan

Selasa, 8 September 2026 - 18:32 WIB

Prabowo Ber Mandat Bantuan Beras Dilanjutkan hingga Desember 2026

Selasa, 8 September 2026 - 13:17 WIB

PT Indomuro Kencana Cepat Tanggap Berkontribusi dalam Penanganan Karhutla

Senin, 7 September 2026 - 16:01 WIB

Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka

Senin, 7 September 2026 - 14:03 WIB

Presiden Prabowo Minta Syarat TNI Disesuaikan, Warga Dayak Bertato Adat Bisa Mendaftar

Berita Terbaru