Mutasi Pejabat Eselon II Pemprov Kalteng, DPRD Berharap Optimalisasi PAD dan Tata Kelola Keuangan

- Jurnalis

Sabtu, 27 Juni 2026 - 05:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Yohanes Freddy Ering. Foto:Dok/1tulah.com

Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Yohanes Freddy Ering. Foto:Dok/1tulah.com

1TULAH.COM-Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, menyambut baik pelantikan dan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng yang dilaksanakan pada Kamis (25/6/2026).

Menurut Freddy, perombakan dan pergeseran jabatan merupakan hal yang lumrah dalam dinamika birokrasi. Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi demi mendongkrak kinerja roda pemerintahan daerah.

“Mutasi ini merupakan sesuatu yang alami dan dilakukan demi peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Freddy, Jumat (26/6/2026).

Soroti Penempatan Pejabat Senior di Bapenda dan BKAD

Secara khusus, politisi ini menaruh perhatian pada pengisian posisi strategis di sektor pengelolaan keuangan daerah, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Penunjukan Sutoyo dan dr. Suyuti Syamsul pada sektor tersebut dinilai sebagai langkah yang sangat tepat.

Baca Juga :  Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan

Ia menilai kedua figur tersebut merupakan pejabat senior yang mengantongi jam terbang tinggi, pengalaman mumpuni, serta kapasitas dan kredibilitas yang tidak diragukan dalam menakhodai lini keuangan Pemprov Kalteng.

“Penempatan Pak Sutoyo dan dr. Suyuti Syamsul menurut saya sangat tepat. Keduanya merupakan pejabat senior dengan pengalaman dan kapasitas yang sudah terbukti,” jelasnya.

Mendorong Inovasi dan Ekstensifikasi PAD

Penempatan figur berpengalaman di sektor pendapatan dan keuangan daerah menjadi sangat krusial di tengah tantangan fiskal saat ini. Menurut Freddy, kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan signifikan menuntut pemerintah untuk bekerja ekstra keras dalam menggalang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga :  BNPB: 17.942 Hektare Lahan Karhutla Belum Padam, Kalimantan Tengah Jadi Prioritas Utama

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalteng didorong untuk melancarkan strategi komprehensif, mulai dari ekstensifikasi, intensifikasi, hingga penciptaan inovasi baru dalam menggali potensi pendapatan daerah.

Di sisi lain, ia berharap nahkoda baru di Bapenda dan BKAD mampu membawa angin segar bagi penguatan tata kelola anggaran daerah agar semakin berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Dengan pejabat yang baru, kami berharap pengelolaan keuangan daerah semakin baik, transparan, akuntabel, sekaligus mampu mendorong peningkatan PAD di Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (Ingkit)

Berita Terkait

Satu Korporasi Jadi Tersangka dalam Penanganan 30 Laporan Karhutla di Kalsel
Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan
Survei Voxpol Center: 90,1 Persen Masyarakat Indonesia Setuju Koruptor Dihukum Mati
Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?
Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan
Reses Tajeri di Sei Rahayu II, Warga Sampaikan Keluhan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pertanian
Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026
Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:14 WIB

Satu Korporasi Jadi Tersangka dalam Penanganan 30 Laporan Karhutla di Kalsel

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:13 WIB

Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 08:26 WIB

Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:36 WIB

Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:22 WIB

Reses Tajeri di Sei Rahayu II, Warga Sampaikan Keluhan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pertanian

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:30 WIB

Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:21 WIB

Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:35 WIB

Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia

Berita Terbaru