Tekanan Ekonomi Kian Berat, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Wanti-wanti ASN Jaga Integritas

1TULAH.COM-Kepatuhan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Langkah ini sekaligus menjadi benteng utama dalam mencegah praktik penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah untuk selalu menjaga kedisiplinan dan memperkuat integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Integritas ASN Jadi Kunci Pengadaan Barang dan Jasa

Permasalahan penyimpangan atau penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa bukan merupakan persoalan baru di lingkungan instansi pemerintahan. Menurut Muhajirin, regulasi yang dibuat pemerintah pada dasarnya sudah sangat jelas dan komprehensif. Faktor penentu utama tetap kembali pada komitmen integritas serta mentalitas individu masing-masing penyelenggara negara.

Kebiasaan ingin mengambil jalur pintas serta ketidaksabaran dalam menjalankan prosedur administrasi kerap menjadi pemicu munculnya pelanggaran hukum di birokrasi.

“Masalah itu memang bukan hanya hari ini dan kemarin saja, sudah lama. Semuanya kembali kepada manusianya. Kadang-kadang orang itu terlalu mudah untuk mencari jalan pintas, tidak sabar menghadapi hidup dan selalu ingin segala sesuatu maunya instan,” ujar Muhajirin saat memberikan keterangan di ruang Komisi DPRD Kalteng, Senin (8/6/2026).

Pentingnya Kepatuhan Prosedural dalam Pengelolaan Birokrasi

Legislator dari Partai Demokrat ini menegaskan bahwa pengelolaan birokrasi pemerintahan akan berjalan aman dan lancar apabila seluruh proses administrasi dijalankan secara ketat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan publik yang dieksekusi berdasarkan koridor aturan akan melindungi para pejabat maupun pelaksana teknis dari risiko hukum.

“Kalau semuanya itu berjalan sesuai aturan tidak masalah sebenarnya, karena yang penting adalah kebijakan dalam pengelolaan pemerintahan. Selama kebijakan riilnya sesuai aturan, pasti akan aman-aman saja,” tegas Muhajirin.

Tantangan Tekanan Ekonomi dan Komitmen Membangun Birokrasi Bersih

Tantangan yang dihadapi para pegawai negeri saat ini diakui semakin kompleks, terutama di tengah meningkatnya tekanan ekonomi. Kondisi finansial dan dinamika sosial kerap menjadi ujian berat bagi komitmen profesionalisme ASN dalam menjalankan amanah pelayanan publik.

Muhajirin berharap para ASN di Kalimantan Tengah dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kesabaran dalam menghadapi berbagai tekanan kerja. Penanaman komitmen moral yang kuat di seluruh lapisan birokrasi menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan tata pemerintahan Kalteng yang bersih, berwibawa, dan terpercaya.

“Masalahnya sekarang ini persoalan kita lebih kompleks, semakin berat tekanan ekonomi. Orang jadi berpikir dua tiga kali. Artinya, untuk berbuat baik kita harus siap bersabar. Sebaliknya, bagi yang ingin berbuat tidak baik, kesempatan itu selalu ada,” pungkasnya. (Ingkit)