DPRD Kalteng Tetapkan Agenda Strategis Masa Persidangan III 2026, Fokus Raperda Sengketa Lahan hingga KUA-PPAS 2027

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) resmi menetapkan seluruh rangkaian agenda kerja strategis untuk Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026. Keputusan ini diambil melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang digelar bersama Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng.

Rapat penetapan jadwal yang berlangsung hingga akhir Juli 2026 tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin, serta didampingi oleh Wakil Ketua II Muhammad Ansyari dan Wakil Ketua III Junaidi.

Prioritas Pembahasan Raperda dan Penguatan Regulasi Daerah

Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, menjelaskan bahwa Banmus memprioritaskan agenda kerja Panitia Khusus (Pansus) sepanjang bulan ini untuk mempercepat penyelesaian sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

“DPRD berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembahasan sejumlah raperda yang telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah,” tegas Riska, Senin (8/6/2026).

Fokus utama DPRD Kalteng tertuju pada regulasi yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan pembangunan daerah, salah satunya adalah Raperda tentang Penyelesaian Sengketa Lahan dan Konflik Pertanahan yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

Selain regulasi pertanahan, beberapa raperda strategis lain yang masuk dalam pembahasan Pansus DPRD Kalteng meliputi:

• Raperda Penyelenggaraan Kearsipan

• Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan

• Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan (MBLB)

“Tentu kami DPRD akan terus mengoptimalkan kinerja pansus supaya setiap tahapan pembahasan raperda dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Riska menambahkan.

Jadwal Rapat Paripurna dan Evaluasi APBD 2025

Selain pembentukan raperda, Banmus DPRD Kalteng menyusun agenda evaluasi dan pengawasan keuangan daerah melalui rangkaian Rapat Paripurna:

• 19 Juni 2026 (Rapat Paripurna ke-2): Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

• 25 Juni 2026 (Rapat Paripurna ke-3): Penyampaian pidato pengantar Gubernur mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.

• 26 Juni 2026 (Rapat Paripurna ke-4): Penyampaian Pemandangan Umum dari seluruh fraksi DPRD Kalteng.

Memasuki bulan Juli 2026, pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 berlanjut melalui Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng bersama Tim Anggaran Pemprov Kalteng. Tahap pengambilan keputusan dan persetujuan bersama dijadwalkan berlangsung pada Rapat Paripurna ke-6 tanggal 16 Juli 2026.

Proyeksi Anggaran 2027 dan Agenda Reses Anggota Dewan

Menutup rangkaian Masa Persidangan III, DPRD Kalteng menjadwalkan pembahasan awal Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada 17 Juli 2026.

Seluruh kegiatan sidang periode ini akan diakhiri dengan agenda reses perseorangan pimpinan dan anggota DPRD Kalteng pada 19 hingga 26 Juli 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Riska Agustin berharap seluruh agenda strategis yang telah disusun dapat berjalan secara optimal demi menghasilkan regulasi berkualitas serta mendukung kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah. (Ingkit)