Pemprov Kalteng Siapkan Data dan Dokumen untuk Evaluasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

1tulah.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Upaya tersebut ditunjukkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) terkait capaian dan kendala pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (3 Juni 2026).

Dalam arahannya, Linae Victoria Aden menegaskan bahwa implementasi Stranas PK merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, tidak hanya aparat pengawas dan penegak hukum,” tegas Linae.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

Menurutnya, melalui implementasi Stranas PK yang optimal, diharapkan tercipta sistem pengawasan yang kuat, pengelolaan sumber daya yang transparan, serta penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui Stranas PK, kami berharap terwujud tata kelola yang lebih baik, pengawasan yang kuat, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Linae juga meminta seluruh perangkat daerah yang akan terlibat dalam kunjungan Tim Stranas PK untuk mempersiapkan data, dokumen, serta materi pendukung secara lengkap dan akurat guna mendukung proses evaluasi yang akan dilakukan.

“Data dan dokumen yang diperlukan harus disiapkan dengan baik agar proses evaluasi dan diskusi bersama Tim Stranas PK berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal,” katanya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Sulistiono, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mematangkan kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi kunjungan Tim Stranas PK.

Menurutnya, tim yang akan melakukan evaluasi tidak hanya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga melibatkan sejumlah kementerian terkait yang mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

“Tim akan mengevaluasi capaian pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi daerah dalam implementasinya,” jelas Eko.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Kalteng optimistis kunjungan Tim Stranas PK dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi konstruktif guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan bebas korupsi di Kalimantan Tengah.(*)

Penulis : Hewu