Potongan Pajak Nasional 22 Persen Disorot, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Dorong Pemda Siapkan Subsidi Masyarakat

1TULAH.COM-Rencana penerapan kebijakan nasional terkait potongan atau pajak sebesar 22 persen memicu perhatian serius dari kalangan legislatif Kalimantan Tengah (Kalteng). Kebijakan yang berdampak secara nasional ini dinilai memerlukan langkah antisipatif dari pemerintah daerah agar tidak menghantam daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menegaskan bahwa kendati kebijakan tersebut mengikat di tingkat nasional, pemerintah daerah (Pemda) harus segera menyiapkan skema keringanan teknis maupun subsidi guna melindungi perekonomian warga.

Pemda Didorong Siapkan Skema Keringanan dan Subsidi

Sebagai aturan yang digariskan Pemerintah Pusat, daerah tidak memiliki ruang untuk menolak regulasi nasional tersebut. Namun, Muhajirin menilai perlu ada kebijakan afirmatif di tingkat lokal agar masyarakat kelas menengah ke bawah tidak terbebani secara berlebihan.

“Karena ini program nasional, konsekuensinya suka atau tidak masyarakat harus menerima. Namun, ke depan kita berharap ada semacam keringanan teknis. Jika perhitungan pajak tersebut dirasa masyarakat belum siap, biasanya ada pemotongan persentase,” ujar Muhajirin saat memberikan keterangan, Selasa (2/6/2026).

Ia menambahkan, perlindungan terhadap daya beli warga yang sedang berjuang memulihkan ekonomi merupakan prioritas mendesak.

Langkah antisipatif yang didorong DPRD Kalteng meliputi:

• Pemberian Subsidi Pemda: Mengalokasikan bantuan sosial atau keringanan fiskal khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

• Pemotongan Persentase Teknis: Mendorong penyesuaian formulasi pemotongan bergradasi jika masyarakat dinilai belum siap secara finansial.

• Perlindungan UMKM dan Kelas Menengah: Memastikan sektor usaha kecil tetap mendapatkan ruang tumbuh di tengah tekanan pajak.

“Kita berharap ada subsidi dari pemerintah daerah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Kritisi Struktur Perekonomian yang Terlalu Bertumpu pada Pajak Rakyat

Dalam kesempatan yang sama, Muhajirin menyoroti sebuah ironi dalam tata kelola keuangan negara. Menurutnya, Kalimantan Tengah dianugerahi potensi sumber daya alam (SDA) dan hasil pertambangan yang melimpah ruah, namun postur pendapatan negara masih sangat bergantung pada setoran pajak dari rakyat.

“Kita bisa lihat, 80 persen pendapatan negara kita bertumpu pada pajak dari masyarakat. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Brunei, kita masih sangat jauh,” ungkap Muhajirin.

Maksimalkan Hasil Tambang Demi Meringankan Beban Rakyat Kecil

Muhajirin mengkritisi sumbangsih sektor pertambangan dan hasil bumi Kalteng terhadap pembangunan yang dirasakan masih tertinggal jika dibandingkan dengan tata kelola negara tetangga. Dampaknya, beban pembiayaan infrastruktur serta operasional pemerintahan terpaksa terus dibebankan pada penerimaan pajak.

Ia menegaskan, realitas ini harus menjadi pengingat bagi pemerintah di semua tingkatan untuk bekerja lebih keras dalam memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor SDA dan pertambangan secara akuntabel.

“Pada akhirnya, pembangunan ini banyak bersumber dari sumbangsih potongan penghasilan masyarakat. Hal ini harus menjadi pengingat untuk lebih serius memaksimalkan pendapatan dari sektor SDA dan pertambangan, sehingga beban pajak yang dipikul rakyat kecil dapat lebih diringankan,” pungkasnya. (Ingkit)