DPRD Kalteng Soroti Lambannya Pelayanan BPJS Kesehatan: Pasien Antre Kontrol Sampai 2 Minggu

- Jurnalis

Selasa, 26 Mei 2026 - 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Amonius Tuyum.Foto:Dok/1tulah.com

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Amonius Tuyum.Foto:Dok/1tulah.com

1TULAH.COM-Pelayanan kesehatan yang cepat dan tanggap menjadi hak mendasar bagi setiap masyarakat. Namun, realita di lapangan menunjukkan masih adanya hambatan yang dirasakan oleh pasien pengguna BPJS Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng baru-baru ini menyoroti kinerja pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai lamban. Banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke meja legislatif memicu DPRD Kalteng untuk bergerak cepat menuntut adanya reformasi pelayanan.

Jeda Kontrol Lama dan Birokrasi Administrasi Bebani Pasien

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Amonius Tuyum, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan mengenai proses pelayanan BPJS yang memerlukan waktu cukup lama. Salah satu keluhan yang paling krusial adalah lamanya jeda waktu bagi pasien yang membutuhkan kontrol medis lanjutan.

Beberapa poin utama yang menjadi keluhan masyarakat meliputi:

  • Jeda Kontrol yang Terlalu Lama: Pasien harus menunggu hingga dua minggu hanya untuk berpindah dari jadwal kontrol pertama ke kontrol berikutnya.

  • Keterlambatan Teknis di Rumah Sakit: Layanan di rumah sakit rujukan dinilai masih lamban dalam merespons pasien peserta BPJS.

  • Persoalan Administrasi yang Rumit: Adanya masalah ketidaksesuaian data domisili pasien yang sering kali membuat proses administrasi mandek, sehingga pelayanan kesehatan tidak dapat diproses secara cepat.

“Memang ada masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait pelayanan BPJS ini. Ada yang dari cek kontrol pertama ke kontrol kedua harus menunggu sampai dua minggu. Itu yang kemudian menjadi perhatian kami di Komisi III,” ujar Amonius Tuyum saat diwawancarai awak media, belum lama ini.

DPRD Kalteng Panggil BPJS Kesehatan untuk Cari Solusi

Merespons jeritan masyarakat tersebut, Komisi III DPRD Kalteng tidak tinggal diam. Langkah konkret langsung diambil dengan menggelar rapat koordinasi bersama bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan pihak BPJS Kesehatan guna membedah akar permasalahan.

Baca Juga :  Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan

Agenda Pembahasan DPRD Kalteng bersama Pihak Terkait

Amonius menambahkan bahwa Ketua beserta Anggota Komisi III hadir langsung dalam rapat tersebut untuk mendengarkan pemaparan dari pihak BPJS mengenai komitmen dan program perbaikan pelayanan ke depan.

Harapan ke Depan: Pelayanan yang Cepat, Mudah, dan Berpihak pada Rakyat

DPRD Kalteng menegaskan bahwa sistem administrasi seharusnya menjadi alat penunjang, bukan justru menjadi batu sandungan yang membebani masyarakat yang sedang sakit. Urusan kesehatan menyangkut nyawa manusia, sehingga ego sektoral maupun kendala teknis harus segera dieliminasi.

“Makanya kami ingin ada perbaikan. Jangan sampai masyarakat yang sakit justru semakin kesulitan hanya karena persoalan administrasi atau pelayanan yang lambat. Harapan kami ke depan pelayanan BPJS bisa lebih cepat, mudah, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” pungkas Amonius dengan tegas.

Melalui koordinasi intensif ini, diharapkan pihak BPJS Kesehatan Kalteng bersama rumah sakit mitra dapat segera merumuskan regulasi yang lebih fleksibel demi memangkas birokrasi yang berbelit-belit. (Ingkit)

Berita Terkait

Satu Korporasi Jadi Tersangka dalam Penanganan 30 Laporan Karhutla di Kalsel
Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan
Survei Voxpol Center: 90,1 Persen Masyarakat Indonesia Setuju Koruptor Dihukum Mati
Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?
Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan
Reses Tajeri di Sei Rahayu II, Warga Sampaikan Keluhan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pertanian
Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026
Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:14 WIB

Satu Korporasi Jadi Tersangka dalam Penanganan 30 Laporan Karhutla di Kalsel

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:13 WIB

Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 08:26 WIB

Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:36 WIB

Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:22 WIB

Reses Tajeri di Sei Rahayu II, Warga Sampaikan Keluhan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pertanian

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:30 WIB

Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:21 WIB

Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:35 WIB

Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia

Berita Terbaru