KPK Perketat Pengawasan Tiga Sektor Rawan Korupsi di Jateng

- Jurnalis

Rabu, 1 April 2026 - 19:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Gedung KPK.

Ilustrasi Gedung KPK.

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi memperketat pengawasan di Jawa Tengah dengan memfokuskan perhatian pada tiga sektor yang dinilai paling rawan praktik korupsi.

Pengawasan ini dilakukan mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sebagai respons atas meningkatnya sorotan terhadap tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, menjelaskan bahwa sektor yang menjadi prioritas meliputi perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta praktik jual beli jabatan.

Baca Juga :  Kuntadi Disodorkan Jadi Jampidsus Baru Gantikan Febrie Adriansyah, Mensesneg: Proses TPA Dipercepat!

Ia menegaskan, pendekatan yang digunakan kini lebih menitikberatkan pada pendalaman substansi, tidak hanya sebatas evaluasi administratif.

KPK juga mengingatkan para kepala daerah agar penggunaan anggaran negara benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bebas dari konflik kepentingan.

Langkah ini diperkuat setelah adanya pembekalan kepada kepala daerah dan DPRD di Jawa Tengah pada 30 Maret 2026.

Baca Juga :  Cegah Konflik Kepentingan, Kejagung Bentuk Tim Khusus Sidik Kasus Febrie Adriansyah

Pengetatan pengawasan ini dinilai penting menyusul sejumlah kasus operasi tangkap tangan yang menjerat kepala daerah, termasuk Sudewo, Fadia Arafiq, dan Syamsul Auliya Rachman.

KPK berharap langkah ini mampu menekan potensi penyimpangan secara signifikan di wilayah Jawa Tengah.

Penulis : Dedy Hermawan

Berita Terkait

Heriyus: Peningkatan Mutu Pendidikan Butuh Kolaborasi Semua Pihak
DPRD Kalteng Minta Aparat Sikat Perusahaan Terindikasi Picu Karhutla
Miris! Belum Dua Tahun Menjabat, 15 Kepala Daerah Ini Sudah Jadi Tersangka KPK
Bentengi Generasi Muda, Kemenag Siapkan Materi Bahaya LGBTQ Sejak Jenjang SD
Komisi II DPR Wacanakan Penerapan KPI Mengikat, ASN Tidak Produktif Siap-siap Out!
Ranperda TJSLB Jadi Payung Hukum Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha
Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong: Ritual Tiwah adalah Benteng Pertahanan Budaya Dayak
Siap Gerakkan Ekonomi Desa, 30.000 Manajer Koperasi Merah Putih Mulai Ditugaskan Agustus 2026
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 19 Juli 2026 - 20:36 WIB

Heriyus: Peningkatan Mutu Pendidikan Butuh Kolaborasi Semua Pihak

Minggu, 19 Juli 2026 - 16:29 WIB

DPRD Kalteng Minta Aparat Sikat Perusahaan Terindikasi Picu Karhutla

Minggu, 19 Juli 2026 - 15:42 WIB

Miris! Belum Dua Tahun Menjabat, 15 Kepala Daerah Ini Sudah Jadi Tersangka KPK

Minggu, 19 Juli 2026 - 14:36 WIB

Komisi II DPR Wacanakan Penerapan KPI Mengikat, ASN Tidak Produktif Siap-siap Out!

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:45 WIB

Ranperda TJSLB Jadi Payung Hukum Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha

Jumat, 17 Juli 2026 - 16:44 WIB

Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong: Ritual Tiwah adalah Benteng Pertahanan Budaya Dayak

Jumat, 17 Juli 2026 - 16:37 WIB

Siap Gerakkan Ekonomi Desa, 30.000 Manajer Koperasi Merah Putih Mulai Ditugaskan Agustus 2026

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:16 WIB

Datangi Kejagung Hari Ini, Hotman Paris Seret Nama Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Berita Terbaru