THR 2026 Dipercepat! Menkeu Targetkan Pencairan Mulai 11-15 Maret

- Jurnalis

Senin, 16 Februari 2026 - 18:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar sejuk bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk anggota TNI dan Polri. Pemerintah berencana mempercepat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 pada awal bulan Ramadan. Foto Antara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar sejuk bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk anggota TNI dan Polri. Pemerintah berencana mempercepat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 pada awal bulan Ramadan. Foto Antara.

1TULAH.COM-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membawa angin segar bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.

Pemerintah berencana mempercepat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 agar dapat diterima oleh para abdi negara tepat pada awal bulan Ramadan.

Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian finansial bagi pegawai pemerintah dalam memenuhi kebutuhan selama bulan suci hingga menjelang Idulfitri.

Tidak tanggung-tanggung, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp55 triliun untuk memastikan kantong para abdi negara tetap tebal di hari raya.

Target Pencairan: Lebih Cepat dari Tahun Sebelumnya

Dalam acara Indonesian Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Menkeu Purbaya mengungkapkan harapannya agar proses distribusi dana ini dilakukan sejak dini.

“Di awal-awal puasa kita harapkan (THR) sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya (16/2/2026).

Meskipun tanggal pastinya belum diumumkan secara mendetail, berdasarkan estimasi kalender, pencairan diperkirakan akan mulai bergulir pada kisaran tanggal 11 hingga 15 Maret 2026.

Baca Juga :  Mura Bekali Organisasi Perempuan dengan Pelatihan Manajemen

Payung Hukum dan Aturan Penyaluran THR 2026

Secara teknis, penyaluran THR ini mengacu pada regulasi yang sudah ada, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025. Namun, guna menyesuaikan dengan kondisi anggaran tahun berjalan, pemerintah tetap akan menerbitkan PP baru sebagai landasan hukum spesifik untuk tahun anggaran 2026.

Berdasarkan ketentuan umum, berikut adalah poin penting terkait waktu pembayaran:

  • Waktu Paling Lambat: THR wajib dibayarkan minimal tujuh hari (H-7) sebelum hari raya Lebaran.

  • Tujuan: Memastikan dana sudah tersedia di tangan pegawai sebelum puncak arus mudik dan perayaan Idulfitri dimulai.

Komponen THR 2026: Apa Saja yang Diterima?

Dana THR yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini akan diberikan secara utuh kepada ASN, TNI, dan Polri. Adapun rincian komponen yang masuk dalam perhitungan THR tahun ini meliputi:

  1. Gaji Pokok

  2. Tunjangan Keluarga

  3. Tunjangan Pangan

  4. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum

  5. Tunjangan Kinerja (Tukin) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Baca Juga :  Dinilai Lembek ke Nusron Wahid, MAKI Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas

Estimasi Besaran yang Diterima

Besaran THR akan bervariasi tergantung pada golongan, pangkat, dan masa kerja masing-masing individu. Secara garis besar, setiap abdi negara diperkirakan akan menerima satu kali total penghasilan bulanan.

Sesuai struktur penggajian, nominal tertinggi diprediksi akan dikantongi oleh PNS Golongan IV dengan jabatan senior dan masa kerja paling lama.

Dampak Positif bagi Ekonomi Nasional

Percepatan penyaluran THR di awal Ramadan bukan hanya sekadar kesejahteraan bagi ASN, tetapi juga strategi pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat.

Dengan cairnya dana lebih awal, diharapkan konsumsi rumah tangga meningkat, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal pertama tahun 2026. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan
Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida
Kukuhkan ABPEDNAS Mura, Heriyus Harapkan Desa Semakin Kuat dan Mandiri
Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api
Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan
Suket Ijazah Wapres Gibran Tak Sah, PDIP Mulai Jajaki Hak Angket Lintas Fraksi
Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla
DPRD Kalteng Gelar Paripurna Reses: Soroti Aspirasi Dapil dan Penanganan Karhutla Gambut
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 02:02 WIB

Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:32 WIB

Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:27 WIB

Kukuhkan ABPEDNAS Mura, Heriyus Harapkan Desa Semakin Kuat dan Mandiri

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:18 WIB

Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:11 WIB

Suket Ijazah Wapres Gibran Tak Sah, PDIP Mulai Jajaki Hak Angket Lintas Fraksi

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 06:07 WIB

Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:13 WIB

DPRD Kalteng Gelar Paripurna Reses: Soroti Aspirasi Dapil dan Penanganan Karhutla Gambut

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:05 WIB

LBH Yogyakarta Terima 48 Aduan Pengangkapan Sewenang-wenang dan Massa Hilang Pasca-Ricuh Demo Malioboro

Berita Terbaru

Sekda Mura, Lynda Kristiane, saat mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jamkrida Kalimantan Tengah Tahun 2026 secara daring melalui Zoom dari Aula A Kantor Bupati Mura, Jumat (30/10/2026).

Berita

Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida

Sabtu, 31 Okt 2026 - 22:32 WIB

Muara Teweh

PT SMM Bersama Pemerintah Daerah Resmikan Gereja GPDI Desa Pendreh

Sabtu, 31 Okt 2026 - 20:32 WIB