Fraksi PDI Perjuangan Dorong WPR Barito Utara Masuk RTRW Nasional

1TULAH.COM,DPRD BARUT – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara mengusulkan agar penyediaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dapat segera dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Usulan tersebut dinilai penting sebagai langkah strategis untuk memperjelas pengelolaan sektor pertambangan rakyat di daerah.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan perekonomian lokal. Dengan adanya payung regulasi yang jelas, aktivitas pertambangan rakyat dapat berjalan lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketua Fraksi PDI-P Taufik Nugraha, menyatakan, inisiatif ini merupakan langkah krusial untuk mengakomodir kegiatan pertambangan tradisional yang selama ini telah menjadi penopang hidup sebagian masyarakat.

Masuknya WPR dalam perencanaan tingkat nasional, diharapkan muncul kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha rakyat.

“Ini adalah bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap usaha masyarakat kecil. Dengan status yang jelas, aktivitas pertambangan rakyat bisa dikelola dengan lebih tertib, aman, dan produktif,” papar pria yang juga Bendahara DPC PDI-P Barito Utara ini di Muara Teweh, Sabtu, 31 Januari 2026.

Dorongan ini, sambung dia, tak hanya berfokus pada aspek ekonomi, seperti membuka lapangan kerja di daerah dengan kesempatan kerja yang terbatas, tetapi juga dianggap sebagai strategi efektif untuk menangani akar masalah pertambangan ilegal.

Sebab, praktik ilegal kerap memicu konflik dan menimbulkan kerusakan lingkungan di luar kendali.

“Dengan adanya WPR yang diatur secara nasional, kita bisa mengurangi aktivitas tambang liar. Masyarakat diberikan alternatif yang legal dan terarah, yang pada akhirnya juga meminimalkan potensi gesekan sosial,”ujar dia.

Namun, Fraksi PDI-P mengingatkan jalan menuju pertambangan rakyat yang berkelanjutan harus dijaga.

Ia menegaskan komitmen untuk menjadikan prinsip kelestarian lingkungan sebagai pilar utama dalam setiap pengelolaan WPR yang disetujui.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait dinilai kunci untuk memastikan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan dan pelestarian alam.

Ia mengharapkan, pemerintah pusat dapat segera menindaklanjuti usulan ini dengan mengintegrasikan alokasi WPR untuk Barito Utara ke dalam RTRWN.

Langkah ini dipandang akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.(*)

Penulis : Yehezkiel

Editor : Apri