DPRD Barito Utara Dorong Penertiban Truk Luar Daerah di Sektor Angkutan Batu Bara

1TULAH.COM,DPRD BARUT – Operasional sejumlah perusahaan kontraktor pengangkutan batu bara di Kabupaten Barito Utara mendapat sorotan tajam dari DPRD, khususnya terkait tingkat kepatuhan terhadap kontribusi bagi perekonomian daerah. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar aktivitas usaha yang berjalan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Dua persoalan utama yang mencuat adalah dominasi kendaraan berpelat luar daerah, khususnya berpelat B, serta masih rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal. DPRD menilai, hal tersebut perlu segera ditertibkan melalui kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat daerah dan peningkatan kontribusi sektor pertambangan terhadap ekonomi lokal.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Barito Utara dengan perwakilan PT BBN, PT Batara Perkasa, dan PT BDA, Kamis, 22 Januari 2026.

Anggota DPRD Barito Utara (Partai Demokrat), Patih Herman AB, mengungkapkan fakta bahwa seluruh armada truk pengangkut batu bara (hauling) yang beroperasi menggunakan plat nomor Jakarta (B), bukan plat Kalimantan Tengah (KH).

“Ini berimplikasi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor dan retribusi terkait tidak masuk ke kas daerah kita. Praktik ini bertentangan dengan semangat aturan yang mewajibkan kendaraan operasional didaftarkan di wilayah usaha,” tegas pria yang duduk di Komisi I ini.

Tak hanya soal kendaraan, komposisi tenaga kerja pada kontraktor angkutan juga menjadi perhatian. Politikus Partai Demokrat ini menyorot perekrutan putra-putri daerah minim, padahal seharusnya menjadi prioritas manfaat dari keberadaan industri tambang.

“Kami menemukan mayoritas pekerjanya berasal dari luar daerah. Ini harus menjadi evaluasi bersama. Keberadaan industri seharusnya menjadi motor penggerak penyerapan tenaga kerja lokal,” tambah dia.

Ia mendesak pemkab melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja segera mengambil langkah pengawasan dan penertiban yang tegas.

Ia menyebut, kepatuhan perusahaan terhadap aturan daerah, optimalisasi kontribusi bagi PAD, dan pemberian prioritas bagi tenaga kerja lokal merupakan hal non-negosiasi.

RDP ini diharapkan menjadi pemicu bagi evaluasi menyeluruh terhadap praktik usaha pertambangan dan angkutan batu bara di Barito Utara, agar lebih sejalan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Hingga berita ini diturunkan, tanggapan resmi dari perusahaan-perusahaan yang dimaksud belum dapat dihimpun.(*)

Penulis : Yehezkiel

Editor : Apri