Masalah Klasik! Dewan Haji Tajeri Minta Bupati H Shalahuddin Tuntaskan Polemik BBM-Elpiji 3 Kg di Barut

- Jurnalis

Selasa, 25 November 2025 - 09:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Barito Utara, Kalteng, Haji Tajeri. Foto: Aprie/1tulah.com

Anggota DPRD Barito Utara, Kalteng, Haji Tajeri. Foto: Aprie/1tulah.com

1TULAH.COM, Muara Teweh –Permasalahan BBM dan mahal dan sulitnya mendapatkan elpiji subsidi 3 kilogram adalah masalah klasik selalu meresahkan masyarakat di Barito Utara (Barut), Kalteng.

Meskipun di Barut terdapat 8 buah SPBU, belum lagi termasuk Pertashop Pertamina yang jumlahnya cukup banyak. Demikian pula untuk ketersediaan elpiji ada 4 agen dengan puluhan pangkalan yang seharusnya melayani masyarakat.

Menyikapi hal itu, anggota DPRD Barut, Haji Tajeri mengaku bingung, mengapa jatah BBM maupun elpiji 3 kilogram subsidi untuk masyarakat selalu kurang dan hilang di pasaran.

“Perwakilan Pertamina wilayah Kalimantan Tengah sudah ada, apakah mereka bekerja dengan baik dan benar. Saya sebagai wakil rakyat yang menitipkan amanah kepada saya dan harus pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Maka saya selalu menyampaikan keluh kesah masyarakat yang menitipkan amanah kepada saya,” tegas Haji Tajeri, Selasa pagi, 25 November 2025.

Menurut pantauan dewan asal Partai Gerindra Barut ini di lapangan, elpiji 3 kg harganya sampai Rp 50 ribu per tabung, sementara harga eceran tertinggi atau HET di Barut Rp 26 ribu per tabung.

Baca Juga :  Hari Kesaktian Pancasila 2026: Legislator Kalteng Ajak Perkuat Falsafah Huma Betang

“Inipun menurut saya masih terlalu mahal, karena sepengetahuan saya harga elpiji 3 kilogram dari pemerintah ke agen berkisar Rp 13.500, lalu disalurkan ke agen dengan harga berapa? Terus masyarakat membeli kalau sesuai HET Rp 26 ribu per tabung,” ujarnya.

Lebih lanjut, dewan Haji Tajeri menyampaikan, terkait keluh kesah masyarakat kenapa mereka harus membeli Rp 45 sampai Rp 50 ribu per tabung. Dirinya pun juga merasa bingung apalagi masyarakat.

Bukan hanya elpiji 3 kilogram, politisi senior Barut mengatakan kondisi ini tidak jauh berbeda dengan BBM.

“Di mana salahnya, semua masyarakat mengatakan masalahnya ada pada penjualan dari SPBU, alasan masyarakat banyak pelangsiran, membeli juga ada yang dibatasi, apakah ada aturan dari Kementerian yang seperti ini?” katanya bertanya.

Menurut Haji Tajeri lagi, adanya SPBU dan Pertashop di Barut sudah lebih dari cukup, berapa sebenarnya kebutuhan BBM di Barut.

“Seharusnya bisa dihitung jumlah pemakai BBM, yang aneh bin ajaib di SPBU bio solar habis, tapi di eceran selalu ada dengan harga yang mahal, yaitu berkisar Rp 13 ribu sampai Rp 15 ribu per liter. Nah ADA APA ? Ke mana fungsi pengawasan perwakilan PT Pertamina Kalimantan Tengah, apakah pada tutup mata atau matanya ditutupi, Semoga tidak seperti ini,” ujarnya.

Baca Juga :  DPRD Kalteng Minta Program Pasar Murah Diperluas ke Seluruh Kabupaten

Dewan Haji Tajri berharap, karena masalah ini tidak bisa diselesaikan bupati terdahulu, dia berharap Bupati H Shalahuddin dan Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan agar memasukan memasukan persoalan elpiji 3 kilogram dan BBM di Barut untuk dituntaskan di salah satu program 100 hari kepemimpinannya.

“Harapan saya dan juga masyarakat Barito Utara, semoga pemerintahan baru dipimpin pak Bupati H Shalahuddin dan Wakil Bupati Felix segera mengambil langkah konkret dengan masalah ini. Karena ini sudah berlangsung lama dan masalah klasik yang tak pernah bisa diatasi. Bupati baru harapan masyarakat ada perubahan, terkhusus masalah BBM dan elpiji 3 kilogram bersubsidi,” tuntas Ketua Komisi III Dewan Barut, Haji Tajeri.

Penulis: Aprie

Editor: Aprie

Berita Terkait

DPRD Kalteng Minta Program Pasar Murah Diperluas ke Seluruh Kabupaten
DPRD Kalteng Dukung Rencana Gubernur Perpanjang Status Tanggap Darurat Karhutla 30 Hari
Hari Kesaktian Pancasila 2026: Legislator Kalteng Ajak Perkuat Falsafah Huma Betang
DPRD Kalteng Tetapkan Renja 2027 dan Sahkan Raperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-8
Angka Kemiskinan Kalteng Capai 5,09 Persen, DPRD Minta APBD 2027 Fokus Pengentasan dan Tepat Sasaran
DPRD Kalteng Dorong Hasil Usaha Udang Vaname Sukamara Masuk Kas Daerah untuk Tambah PAD
DPRD Kalteng Dukung Pembukaan Rekening Bansos, Purdiono: Pemberdayaan Ekonomi Jauh Lebih Penting
Soroti Kesenjangan Infrastruktur, DPRD Kalteng sebut 61 Persen Jalan Kabupaten/Kota Belum Mantap

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:39 WIB

DPRD Kalteng Minta Program Pasar Murah Diperluas ke Seluruh Kabupaten

Selasa, 6 Oktober 2026 - 04:08 WIB

DPRD Kalteng Dukung Rencana Gubernur Perpanjang Status Tanggap Darurat Karhutla 30 Hari

Jumat, 2 Oktober 2026 - 15:41 WIB

Hari Kesaktian Pancasila 2026: Legislator Kalteng Ajak Perkuat Falsafah Huma Betang

Rabu, 30 September 2026 - 14:05 WIB

DPRD Kalteng Tetapkan Renja 2027 dan Sahkan Raperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-8

Rabu, 30 September 2026 - 04:37 WIB

Angka Kemiskinan Kalteng Capai 5,09 Persen, DPRD Minta APBD 2027 Fokus Pengentasan dan Tepat Sasaran

Selasa, 29 September 2026 - 04:32 WIB

DPRD Kalteng Dorong Hasil Usaha Udang Vaname Sukamara Masuk Kas Daerah untuk Tambah PAD

Senin, 28 September 2026 - 06:53 WIB

DPRD Kalteng Dukung Pembukaan Rekening Bansos, Purdiono: Pemberdayaan Ekonomi Jauh Lebih Penting

Sabtu, 26 September 2026 - 05:15 WIB

Soroti Kesenjangan Infrastruktur, DPRD Kalteng sebut 61 Persen Jalan Kabupaten/Kota Belum Mantap

Berita Terbaru