KPK Diminta Bongkar Pihak yang Setujui Nilai Pengadaan Proyek Whoosh

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menelusuri lebih dalam peran penting pihak-pihak yang menyetujui nilai pengadaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang tengah diselidiki atas dugaan kerugian negara akibat pembengkakan biaya.

Desakan tersebut muncul seiring langkah KPK yang telah memulai tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025.

Mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, menilai pengungkapan kasus ini tidak membutuhkan kemampuan khusus, melainkan keberanian dan independensi penuh dari lembaga antirasuah tersebut.

Menurut Praswad, KPK perlu fokus mendalami siapa saja yang memberikan persetujuan terhadap nilai pengadaan hingga menyebabkan negara harus menanggung biaya lebih besar.

Ia menambahkan, proses pengungkapan dapat dimulai dari penelusuran peran formil masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi pihak yang memberikan instruksi langsung dalam proses pengadaan.

Proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dengan panjang jalur 142,3 kilometer.

Awalnya, nilai proyek ditetapkan sebesar 5,13 miliar dolar AS atau sekitar Rp82 triliun, namun kemudian membengkak menjadi 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp115 triliun. Pembengkakan inilah yang menjadi dasar penyelidikan dugaan korupsi oleh KPK.

Lebih lanjut, Praswad menegaskan bahwa kasus ini akan menjadi ujian besar bagi independensi KPK, mengingat proyek Whoosh merupakan salah satu proyek prestise pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menilai, penyelidikan kasus ini rawan intervensi politik dan membutuhkan ketegasan dari KPK agar penegakan hukum dapat berjalan tanpa tekanan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa proses penyelidikan terus berlanjut dan sejauh ini berjalan lancar. Beberapa pihak yang telah dipanggil juga bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan.

Budi menambahkan bahwa tim penyelidik masih akan memanggil pihak-pihak lain untuk memperkuat bukti dan memastikan seluruh proses penyelidikan berlangsung secara transparan.

Penulis : Dedy Hermawan