Peluang Punya Rumah Subsidi Lebih Besar! Pemerintah Pertimbangkan Pemutihan BI Checking (SLIK OJK)

- Jurnalis

Selasa, 28 Oktober 2025 - 08:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPR Subsidi [Suara.com/Wawan Kurniawan]

KPR Subsidi [Suara.com/Wawan Kurniawan]

1TULAH.COM-Pemerintah sedang mempertimbangkan langkah strategis yang dapat mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengakses kepemilikan rumah. Usulan teranyar datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang menyarankan agar dilakukan pemutihan BI Checking atau yang kini dikenal sebagai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK bagi pemohon Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam program perumahan subsidi.

Usulan ini disampaikan Maruarar di sela acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Penguatan Ekosistem Perumahan di Karawang, pada Senin lalu.

Hambatan Klasik: Riwayat Kredit Buruk (BI Checking)

Maruarar Sirait mengakui bahwa salah satu hambatan terbesar yang menggagalkan masyarakat mengakses program perumahan subsidi adalah riwayat kredit buruk yang tercatat dalam sistem perbankan.

“Saya sering menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mengakses program perumahan subsidi hanya karena terganjal BI Checking (SLIK OJK),” kata Maruarar, sebagaimana dikutip melalui Antara.

Menteri menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, program mulia yang didesain untuk kesejahteraan rakyat—yaitu penyediaan rumah layak—justru tidak dapat dinikmati oleh segmen masyarakat yang paling membutuhkan akibat terbentur masalah administrasi kredit di masa lalu.

Baca Juga :  KPK Atur Ulang Jadwal Pemeriksaan Nia Kania dalam Kasus Bank BJB

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kebijakan pengecualian. Pemutihan BI Checking disarankan untuk diterapkan secara spesifik hanya bagi masyarakat yang akan mengikuti program perumahan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat tersebut. Langkah ini diharapkan menjadi solusi agar status kredit masa lalu tidak lagi menjadi sandungan utama bagi MBR untuk memiliki rumah pertama mereka.

Potensi Pasar Besar di Karawang dan Dukungan Kepala Daerah

Karawang dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena dinilai memiliki potensi pasar yang masif untuk program perumahan subsidi.

Data Pemerintah Kabupaten Karawang menunjukkan, hingga saat ini masih ada sekitar 38 ribu keluarga yang belum memiliki rumah. Angka ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar dan menjadi target utama program subsidi perumahan.

“Tapi menurut saya, ada lebih dari 38 ribu keluarga di Karawang yang belum memiliki rumah. Termasuk keluarga yang menempati rumah tidak layak huni di Karawang, ini masih sangat banyak,” tambah Maruarar Sirait, mengindikasikan bahwa kebutuhan riil perumahan di Karawang jauh lebih besar.

Baca Juga :  Dinsos Barsel Alokasikan Bansos Sembako dan Kursi Roda pada APBD Perubahan 2026

Usulan vital mengenai pemutihan riwayat kredit ini pun mendapatkan dukungan penuh dari kepala daerah setempat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap program perumahan subsidi.

Menurut Dedi Mulyadi, pembangunan sektor perumahan tidak hanya memberikan manfaat kepemilikan bagi individu, tetapi juga memicu efek domino yang positif terhadap perekonomian daerah secara menyeluruh.

“Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan perumahan ini bukan hanya sudut pandang orang beli rumah, atau kredit rumah. Jadi dalam proses pembangunan ini lah ekonomi berkembang,” tegas Dedi Mulyadi, menyoroti bahwa setiap pembangunan perumahan menggerakkan berbagai sektor terkait, mulai dari bahan bangunan hingga tenaga kerja lokal.

Dengan adanya usulan pemutihan SLIK OJK, diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya di wilayah dengan kebutuhan perumahan tinggi seperti Karawang, yang dapat memanfaatkan KPR Subsidi tanpa terhambat lagi oleh riwayat kredit lampau, demi mewujudkan impian memiliki rumah yang layak huni. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

KPK Jerat Kepala BPK Jateng dan Bupati Klaten dalam Skandal Pengondisian Laporan Keuangan
Mengapa Langit Palangka Raya Berubah Kuning Kecokelatan? Ini Bahaya Asap Karhutla & Dampaknya bagi Paru-Paru
Polisi Tangkap Tersangka Begal Ojol di Tanjung Priok, Satu Pelaku Masih Buron
Dinsos Barsel Alokasikan Bansos Sembako dan Kursi Roda pada APBD Perubahan 2026
Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen
2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia
Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS
Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 08:16 WIB

KPK Jerat Kepala BPK Jateng dan Bupati Klaten dalam Skandal Pengondisian Laporan Keuangan

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 08:05 WIB

Mengapa Langit Palangka Raya Berubah Kuning Kecokelatan? Ini Bahaya Asap Karhutla & Dampaknya bagi Paru-Paru

Jumat, 16 Oktober 2026 - 19:59 WIB

Polisi Tangkap Tersangka Begal Ojol di Tanjung Priok, Satu Pelaku Masih Buron

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:18 WIB

Dinsos Barsel Alokasikan Bansos Sembako dan Kursi Roda pada APBD Perubahan 2026

Jumat, 16 Oktober 2026 - 05:31 WIB

Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:28 WIB

2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:21 WIB

Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:05 WIB

Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat

Berita Terbaru