Peluang Punya Rumah Subsidi Lebih Besar! Pemerintah Pertimbangkan Pemutihan BI Checking (SLIK OJK)

- Jurnalis

Selasa, 28 Oktober 2025 - 08:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPR Subsidi [Suara.com/Wawan Kurniawan]

KPR Subsidi [Suara.com/Wawan Kurniawan]

1TULAH.COM-Pemerintah sedang mempertimbangkan langkah strategis yang dapat mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengakses kepemilikan rumah. Usulan teranyar datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang menyarankan agar dilakukan pemutihan BI Checking atau yang kini dikenal sebagai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK bagi pemohon Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam program perumahan subsidi.

Usulan ini disampaikan Maruarar di sela acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Penguatan Ekosistem Perumahan di Karawang, pada Senin lalu.

Hambatan Klasik: Riwayat Kredit Buruk (BI Checking)

Maruarar Sirait mengakui bahwa salah satu hambatan terbesar yang menggagalkan masyarakat mengakses program perumahan subsidi adalah riwayat kredit buruk yang tercatat dalam sistem perbankan.

“Saya sering menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mengakses program perumahan subsidi hanya karena terganjal BI Checking (SLIK OJK),” kata Maruarar, sebagaimana dikutip melalui Antara.

Menteri menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, program mulia yang didesain untuk kesejahteraan rakyat—yaitu penyediaan rumah layak—justru tidak dapat dinikmati oleh segmen masyarakat yang paling membutuhkan akibat terbentur masalah administrasi kredit di masa lalu.

Baca Juga :  Pemkab Bartim Mediasi Sengketa Lahan Warga Desa Unsum dengan PT Bartim Coalindo dan PT MUTU

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kebijakan pengecualian. Pemutihan BI Checking disarankan untuk diterapkan secara spesifik hanya bagi masyarakat yang akan mengikuti program perumahan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat tersebut. Langkah ini diharapkan menjadi solusi agar status kredit masa lalu tidak lagi menjadi sandungan utama bagi MBR untuk memiliki rumah pertama mereka.

Potensi Pasar Besar di Karawang dan Dukungan Kepala Daerah

Karawang dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena dinilai memiliki potensi pasar yang masif untuk program perumahan subsidi.

Data Pemerintah Kabupaten Karawang menunjukkan, hingga saat ini masih ada sekitar 38 ribu keluarga yang belum memiliki rumah. Angka ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar dan menjadi target utama program subsidi perumahan.

“Tapi menurut saya, ada lebih dari 38 ribu keluarga di Karawang yang belum memiliki rumah. Termasuk keluarga yang menempati rumah tidak layak huni di Karawang, ini masih sangat banyak,” tambah Maruarar Sirait, mengindikasikan bahwa kebutuhan riil perumahan di Karawang jauh lebih besar.

Baca Juga :  Respons Aksi "Reformasi Militer", DPRD Kalteng Gelar Koordinasi Intensif Bersama TNI dan Polri

Usulan vital mengenai pemutihan riwayat kredit ini pun mendapatkan dukungan penuh dari kepala daerah setempat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap program perumahan subsidi.

Menurut Dedi Mulyadi, pembangunan sektor perumahan tidak hanya memberikan manfaat kepemilikan bagi individu, tetapi juga memicu efek domino yang positif terhadap perekonomian daerah secara menyeluruh.

“Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan perumahan ini bukan hanya sudut pandang orang beli rumah, atau kredit rumah. Jadi dalam proses pembangunan ini lah ekonomi berkembang,” tegas Dedi Mulyadi, menyoroti bahwa setiap pembangunan perumahan menggerakkan berbagai sektor terkait, mulai dari bahan bangunan hingga tenaga kerja lokal.

Dengan adanya usulan pemutihan SLIK OJK, diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya di wilayah dengan kebutuhan perumahan tinggi seperti Karawang, yang dapat memanfaatkan KPR Subsidi tanpa terhambat lagi oleh riwayat kredit lampau, demi mewujudkan impian memiliki rumah yang layak huni. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Strategi Menhut Raja Juli Antoni Perkuat Pasar Karbon Nasional: Transparan dan Terintegrasi Global
Ditemukan di Kedalaman Hutan, Kondisi Helikopter PK-CFX Hancur Lebat, 8 Orang Meninggal.
Dituduh Gagal Operasi Plastik, Pihak Rossa Bongkar Manipulasi Foto ‘Cat Eyes’ di Balik Fitnah.
Jejak Karier Hery Susanto: Dari Aktivis KAHMI hingga Jadi Ketua Ombudsman yang Ditangkap Kejagung
Pinkan Mambo Tetap Ngamen di Jalan Meski Dibantu Ivan Gunawan, Netizen: Bunda Maia Benar!
Dolar AS Perkasa karena Data Pekerjaan Solid, Rupiah Tertekan ke Rp17.180
Pemkab Bartim Mediasi Sengketa Lahan Warga Desa Unsum dengan PT Bartim Coalindo dan PT MUTU
Polri Siap Berantas Oknum Haji Ilegal Melalui Satgas Haji
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 05:56 WIB

Strategi Menhut Raja Juli Antoni Perkuat Pasar Karbon Nasional: Transparan dan Terintegrasi Global

Sabtu, 18 April 2026 - 03:58 WIB

Ditemukan di Kedalaman Hutan, Kondisi Helikopter PK-CFX Hancur Lebat, 8 Orang Meninggal.

Sabtu, 18 April 2026 - 03:50 WIB

Dituduh Gagal Operasi Plastik, Pihak Rossa Bongkar Manipulasi Foto ‘Cat Eyes’ di Balik Fitnah.

Jumat, 17 April 2026 - 10:36 WIB

Jejak Karier Hery Susanto: Dari Aktivis KAHMI hingga Jadi Ketua Ombudsman yang Ditangkap Kejagung

Jumat, 17 April 2026 - 10:26 WIB

Pinkan Mambo Tetap Ngamen di Jalan Meski Dibantu Ivan Gunawan, Netizen: Bunda Maia Benar!

Jumat, 17 April 2026 - 10:12 WIB

Dolar AS Perkasa karena Data Pekerjaan Solid, Rupiah Tertekan ke Rp17.180

Kamis, 16 April 2026 - 19:42 WIB

Pemkab Bartim Mediasi Sengketa Lahan Warga Desa Unsum dengan PT Bartim Coalindo dan PT MUTU

Kamis, 16 April 2026 - 15:58 WIB

Polri Siap Berantas Oknum Haji Ilegal Melalui Satgas Haji

Berita Terbaru