Gegara Transfer Daerah Dipangkas Pusat, Fraksi PKB DPRD Barut Cemas Program 2026 Bupati Terancam Gagal

1TULAH.COM, Muara Teweh – Pengurangan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah pada tahun 2026 menimbulkan kekhawatiran serius di Barito Utara (Barut).

Kondisi ini disampaikan secara langsung oleh Fraksi PKB DPRD Barut kepada anggota DPR RI Fraksi PKB, Hj Ratna Juwitasari.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Barut, H Nurul Anwar, mengungkapkan bahwa penurunan dana transfer untuk daerah ini cukup signifikan. Kondisi ini, menurutnya, langsung mengancam kelangsungan program-program dari bupati terpilih.

“Untuk program 100 hari kerja bupati terpilih masih bisa dilaksanakan di dalam APBD Perubahan 2025. Tetapi di 2026, mungkin akan sedikit terhambat karena pengurangan dana transfer daerah,” ujar Nurul Anwar dalam pertemuan tersebut.

Ia menegaskan, jika kondisi ini berlangsung sepanjang 2026, maka pihaknya memastikan program kepala daerah untuk tahun tersebut akan terhambat.

Pengurangan anggaran menjadi tantangan nyata setelah belanja pegawai yang membengkak menyisakan ruang fiskal yang sangat sempit untuk program pembangunan.

Dewan Anwar menjelaskan, APBD Barut 2026 sebesar Rp 1,6 triliun sudah habis Rp 1 triliun untuk belanja pegawai, menyusul penerimaan lebih dari 1.000 PNS.

“Sisa APBD hanya Rp 600 miliar. Maka sisa inilah nantinya diotak-atik untuk belanja modal, barang dan jasa, operasi, plus program bupati,” tandasnya.

Keresahan ini telah disampaikan ke publik, dan Fraksi PKB DPRD berharap ada solusi dari pusat agar dana transfer kembali normal.

Penulis: Ahya Firmansyah

Editor: Aprie