Gubernur Kalteng dan Pertamina Pastikan Stok BBM Aman, Antrean SPBU Palangka Raya Jadi Perhatian Serius

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menerima audiensi dari Pertamina sekaligus melakukan dialog dan tanya jawab bersama wartawan terkait kondisi antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya. Kegiatan berlangsung di Istana Isen Mulang atau Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (08/05/2026).

Audiensi tersebut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Pertamina wilayah Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah, serta wartawan media lokal dan nasional. Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut atas antrean panjang BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya.

Dalam pengantarnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forkopimda telah turun langsung melakukan patroli ke sejumlah SPBU guna memastikan kondisi distribusi BBM di lapangan tetap terkendali.

Ia mengatakan keresahan masyarakat akibat antrean BBM menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan perlu segera diatasi agar situasi kembali kondusif.

“Yang kami inginkan masyarakat Kalimantan Tengah itu tenang dan nyaman. Kami tidak ingin melihat masyarakat menderita, maka kami bersama Forkopimda memastikan langkah-langkah penanganan dilakukan,” tutur Agustiar Sabran.

Perwakilan Pertamina wilayah Kalimantan Tengah, Doni, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya, atas ketidaknyamanan akibat antrean BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Ia memastikan stok BBM di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman. Pertamina juga telah melakukan sejumlah langkah percepatan penanganan, di antaranya menambah pasokan Pertamax hingga sekitar 200–205 kiloliter per hari dan memperpanjang jam operasional SPBU sampai pukul 01.00 WIB.

Dalam sesi dialog, wartawan turut menyoroti keberadaan pengecer BBM yang selama ini dinilai membantu masyarakat di sejumlah wilayah. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah mengupayakan agar pengecer BBM memiliki legalitas yang jelas.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan sekaligus solusi jangka panjang agar distribusi BBM lebih mudah dijangkau masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari SPBU.

“Kedua, supaya eceran ini jadi legal,” kata Gubernur saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan pengecer dijadikan sub-SPBU.

Gubernur menjelaskan bahwa pihaknya telah menyurati BP Migas agar ada penambahan kuota BBM untuk Kalimantan Tengah sekaligus membuka ruang pembahasan legalitas bagi pengecer BBM yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat kecil.

Menurutnya, keberadaan pengecer di sejumlah daerah turut membantu masyarakat memperoleh BBM, khususnya di wilayah pelosok.

“Kami berharap dalam hal ini kita utamakan yang memang berhak dulu. Sama-sama kita awasi supaya BBM ini tidak langka lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah menegaskan pihak kepolisian tetap melakukan penegakan hukum terhadap praktik penimbunan BBM yang melanggar aturan.

“Sampai saat ini kami sudah mengamankan kurang lebih sembilan tersangka dengan enam laporan polisi,” ungkap Kapolda.

Ia menegaskan penindakan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penimbunan dan distribusi ilegal yang mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Di sisi lain, Pangdam meminta media turut membantu memberikan informasi yang menenangkan masyarakat agar tidak terjadi kepanikan berlebihan terkait ketersediaan BBM di Kalimantan Tengah.

Audiensi dan dialog tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, Pertamina, dan media dalam menjaga stabilitas distribusi BBM serta memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.(*)

Penulis : Hewu