Jadwal Reses DPRD Kalteng Awal November: Anggota Dewan Siap Jemput Aspirasi Masyarakat!

- Jurnalis

Sabtu, 27 September 2025 - 18:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Riska Agustin. Foto:Dok/1tulah.com

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Riska Agustin. Foto:Dok/1tulah.com

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadwalkan agenda penting bagi pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan, yaitu reses perseorangan.

Kegiatan rutin yang bertujuan menjaring aspirasi masyarakat secara langsung ini telah disepakati akan berlangsung pada awal November mendatang.

Kepastian jadwal ini disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, baru-baru ini. “Kita sudah sepakati bahwa reses perseorangan akan dilaksanakan awal November,” ucap Riska.

Riska juga menambahkan, jika ada perubahan jadwal, hal tersebut akan kembali dibahas dan disepakati melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalteng. Ini menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk memastikan bahwa agenda reses berjalan sesuai rencana dan efektif.

Pentingnya Reses Perseorangan bagi Pembangunan Kalteng

Reses perseorangan adalah agenda wajib yang memungkinkan setiap anggota dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Momen ini sangat krusial karena menjadi jembatan komunikasi langsung antara wakil rakyat dan konstituennya.

Baca Juga :  Kabut Asap Karhutla Kalimantan Lumpuhkan Asia Tenggara: Krisis Kesehatan hingga Lintas Negara

Melalui kegiatan ini, anggota dewan akan mendengarkan secara langsung:

  • Keluhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
  • Masukan dan usulan terkait pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Bagi masyarakat, reses adalah kesempatan emas untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan transparan kepada wakil mereka. Isu yang disampaikan sangat beragam, mulai dari:

  • Permasalahan infrastruktur (jalan, jembatan, listrik).
  • Kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan (seperti ketersediaan perlengkapan sekolah).
  • Persoalan sosial-ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

“Intinya, reses ini merupakan wadah komunikasi langsung antara masyarakat dengan wakilnya di DPRD. Jadi diharapkan semua pihak dapat memanfaatkannya sebaik mungkin,” pungkas Riska.

Hasil Aspirasi sebagai Dasar Kebijakan Daerah

Seluruh masukan dan aspirasi yang berhasil dihimpun selama reses akan direkap dan dibawa kembali ke lembaga legislatif. Data ini kemudian akan dijadikan bahan pertimbangan utama dalam proses:

  1. Penyusunan Kebijakan Daerah: Merumuskan peraturan daerah (Perda) yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
  2. Perencanaan Program Pembangunan: Menentukan prioritas program yang akan didanai pada tahun anggaran mendatang.
  3. Perjuangan Anggaran: Anggota dewan akan memperjuangkan alokasi dana yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang disampaikan masyarakat dalam rapat resmi DPRD bersama pemerintah daerah.
Baca Juga :  Kehadiran Arya Wedakarna di Miss Equality World 2026 Bangkok Tuai Sorotan Publik

Dengan dijadwalkannya reses perseorangan pada awal November, DPRD Kalteng berharap penyerapan aspirasi masyarakat dapat berlangsung maksimal. Hal ini sangat penting agar setiap keputusan dan program yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalteng benar-benar mewakili kepentingan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. (Ingkit)

Berita Terkait

Kabut Asap Karhutla Kalimantan Lumpuhkan Asia Tenggara: Krisis Kesehatan hingga Lintas Negara
Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek
Data Desil BPS Berantakan, Rieke Diah Pitaloka Sebut Pelanggaran HAM dan Desak BPK Lakukan Audit Investigatif
Terhalang Kabut Asap Pekat, Pesawat Menhut Raja Juli Antoni Gagal Mendarat di Bandara Supadio Pontianak
Kasus Keracunan MBG Kembali Marak Usai Libur Sekolah, JPPI: Evaluasi Pemerintah Gagal Total!
Bungkam Saat Digelandang Petugas, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Diperiksa Kasus TPPU
Kasus Warga Terisolasi di Singapura Naik 2 Lipat, Pekerja Sosial Lakukan Pendekatan Digital
Antisipasi Dampak Kabut Asap, Pemkab Mura Siapkan Ruang Oksigen di 17 Puskesmas

Berita Terkait

Kamis, 3 September 2026 - 16:49 WIB

Kabut Asap Karhutla Kalimantan Lumpuhkan Asia Tenggara: Krisis Kesehatan hingga Lintas Negara

Kamis, 3 September 2026 - 15:15 WIB

Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek

Kamis, 3 September 2026 - 14:48 WIB

Data Desil BPS Berantakan, Rieke Diah Pitaloka Sebut Pelanggaran HAM dan Desak BPK Lakukan Audit Investigatif

Kamis, 3 September 2026 - 14:35 WIB

Terhalang Kabut Asap Pekat, Pesawat Menhut Raja Juli Antoni Gagal Mendarat di Bandara Supadio Pontianak

Kamis, 3 September 2026 - 12:10 WIB

Kasus Keracunan MBG Kembali Marak Usai Libur Sekolah, JPPI: Evaluasi Pemerintah Gagal Total!

Kamis, 3 September 2026 - 11:54 WIB

Kasus Warga Terisolasi di Singapura Naik 2 Lipat, Pekerja Sosial Lakukan Pendekatan Digital

Rabu, 2 September 2026 - 22:21 WIB

Antisipasi Dampak Kabut Asap, Pemkab Mura Siapkan Ruang Oksigen di 17 Puskesmas

Rabu, 2 September 2026 - 17:25 WIB

Kawal Program Makan Bergizi Gratis dan Tugas Pokok, BPOM Perjuangkan Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun

Berita Terbaru