Menyingkap Sejarah Baru: Urgensi Penulisan Ulang Sejarah Indonesia di Era Prabowo Subianto

1TULAH.COM-Gagasan untuk menulis ulang sejarah Indonesia kembali mencuat dan menjadi topik hangat di parlemen. Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon, mengungkapkan urgensi proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang akan dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Fadli Zon dalam rapat kerja Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Proyek ambisius ini rencananya akan melibatkan ratusan akademisi dan sejarawan terkemuka. Fadli menjelaskan, akan ada 113 sejarawan sebagai penulis, yang terdiri dari guru besar, profesor, doktor di bidang sejarah, termasuk arkeolog dan arsitek dari 34 perguruan tinggi dan 8 institusi. Selain itu, proyek ini juga akan melibatkan 20 editor jilid dan 3 editor umum, yang semuanya berasal dari kalangan akademisi, arkeolog, geografer, serta ilmuwan humaniora lainnya.

Membangun Identitas Nasional dari Perspektif Indonesia-Sentris

Menurut Fadli Zon, rekonstruksi masa lalu bangsa Indonesia ini sangat penting. Tujuannya adalah untuk membentuk identitas nasional (National Identity) atau “reinventing Indonesian identity” dalam perspektif Indonesia-Sentris. Ini adalah langkah krusial untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, membebaskan diri dari bias kolonial yang mungkin masih melekat dalam narasi sejarah yang ada.

Penulisan ulang ini tidak akan dimulai dari nol. Fadli menegaskan bahwa buku-buku sejarah yang sudah ada akan menjadi acuan utama, seperti “Indonesia dalam Arus Sejarah”. Namun, ia menekankan bahwa buku-buku sejarah yang ditulis dari perspektif Belanda tidak akan menjadi acuan utama. Proyek ini akan mengungkap secara garis besar aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia.

Enam Urgensi Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Fadli Zon membeberkan enam urgensi utama dari penulisan ulang sejarah Indonesia:

1. Menghilangkan Bias Kolonial: Ini adalah poin krusial. Fadli menyebutkan bahwa setelah 80 tahun Indonesia merdeka, sudah waktunya untuk memberikan pembebasan total dari bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-Sentris dalam narasi sejarah.
2. Menjawab Tantangan Kekinian dan Globalisasi: Sejarah harus relevan dengan kondisi zaman dan mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa di era modern dan globalisasi.
3. Menegaskan Otonomi Sejarah: Penulisan sejarah harus otonom, artinya tidak terikat pada kepentingan tertentu dan mampu menyajikan fakta secara objektif.
4. Relevansi untuk Generasi Muda: Narasi sejarah harus menarik dan relevan bagi generasi muda, agar mereka dapat memahami dan mengambil pelajaran dari perjalanan bangsa.
5. Reinventing Indonesian Identity: Seperti yang disebutkan sebelumnya, penulisan ulang ini bertujuan untuk kembali membangun dan memperkuat identitas keindonesiaan.
6. Belum Ada Penulisan Sejarah Baru dalam 25 Tahun Terakhir: Fadli menegaskan bahwa penulisan sejarah terakhir dilakukan sekitar 25 tahun yang lalu, sehingga sudah saatnya ada pembaruan.

Dukungan Gerindra: Fokus pada Fakta dan Data yang Objektif

Upaya penulisan ulang sejarah ini juga mendapat dukungan dari Partai Gerindra. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa setiap upaya untuk meluruskan penulisan sejarah adalah hal yang baik.

“Setiap upaya untuk meluruskan penulisan sejarah itu sesuatu yang baik dan saya kira makin banyak penulisan sejarah yang disajikan kepada generasi muda, generasi saat ini, itu sesuatu yang baik. Sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran sejarah yang mendekati kebenaran,” kata Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Muzani menekankan pentingnya penulisan sejarah yang dilakukan secara terbuka, dengan menyajikan fakta-fakta dan data sebagaimana adanya tanpa manipulasi. Tujuannya agar publik, khususnya generasi muda, dapat melakukan penilaian yang objektif terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan bangsa.

“Sejarah itu tidak pernah mendapatkan kebenaran final, tetapi yang harus disajikan adalah fakta dan data yang apa adanya. Biar nanti pembaca, generasi, yang menilai tentang kebenaran sejarah itu,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah Partai Gerindra juga mendukung pelurusan sejarah terkait peristiwa 1965 dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), Muzani menjawab singkat namun tegas, “Semua sejarah. Semua sejarah yang menjadi perjalanan bangsa ini.” Pernyataan ini mengindikasikan komitmen untuk meninjau seluruh aspek sejarah Indonesia, termasuk periode-periode yang sensitif.

Tantangan dan Harapan Proyek Penulisan Ulang Sejarah

Proyek penulisan ulang sejarah ini tentu tidak akan lepas dari tantangan. Sejarah seringkali menjadi arena perdebatan interpretasi, terutama jika menyangkut peristiwa-peristiwa kontroversial atau tokoh-tokoh tertentu. Namun, dengan melibatkan banyak sejarawan dan akademisi dari berbagai latar belakang, pemerintah berharap dapat menghasilkan karya yang komprehensif, objektif, dan dapat diterima luas.

Harapannya, melalui proyek ini, generasi penerus dapat memiliki pemahaman yang lebih utuh dan akurat tentang sejarah bangsanya, bebas dari bias dan kepentingan tertentu.

Ini akan menjadi fondasi kuat bagi pembentukan karakter bangsa yang mandiri, berdaulat, dan berintegritas.

Bagaimana menurut Anda, seberapa penting penulisan ulang sejarah ini bagi Indonesia saat ini? (Sumber:Suara.com)