Kapolri Tegas Sikat Premanisme! Ribuan Kasus Ditindak, Investor Tak Perlu Ragu

1TULAH.COM-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Sejak 1 Mei 2025 lalu, Polri telah melakukan penindakan terhadap ribuan kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia.

“Jelas Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya operasi pekat kewilayahan dalam kurun waktu mulai dari tanggal 1 (Mei) kemarin sudah ribuan kasus yang tangani,” ungkap Kapolri di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

Dari ribuan kasus yang telah ditangani, Kapolri menyebut bahwa sejumlah kasus premanisme yang sempat viral di media sosial juga telah berhasil diungkap dan pelakunya ditangkap.

“Beberapa kasus yang menonjol yang kemudian sempat viral, semuanya kita tangkap,” tegasnya.

Masyarakat Diminta Aktif Lapor, Hotline Pengaduan Disediakan

Kapolri mengimbau masyarakat yang merasa terganggu oleh aksi premanisme di lingkungan sekitar agar tidak ragu untuk melaporkan kepada aparat kepolisian.

“Saya minta kepada masyarakat yang merasa di sekitarnya ada kegiatan preman, agar segera melapor dan kita akan perintahkan anggota-anggota kita untuk menindak tegas,” katanya.

Penindakan tegas ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya memberantas premanisme.

Untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan aksi premanisme, Polri telah menyediakan layanan hotline pengaduan yang akan disebarkan di tempat-tempat yang dianggap rawan.

“Kita membuka semua layanan pengaduan dan kita pasti tindak tegas,” ujar Kapolri.

Jaminan Keamanan untuk Investor, Tak Perlu Ragu Tanam Modal

Kapolri juga memberikan jaminan keamanan kepada para investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Ia menegaskan bahwa Polri akan menjamin keamanan investasi dari gangguan premanisme.

“Terkait dengan investasi, tidak usah ragu. Masuk saja, urusan keamanan, kami yang menangani,” tegasnya.

Operasi Kepolisian Kewilayahan Digelar Serentak

Sebelumnya, maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) telah menjadi perhatian khusus Mabes Polri. Untuk mengantisipasi dan menindak tegas aksi premanisme, Mabes Polri menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak di seluruh Indonesia pada Mei 2025.

Operasi ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.

“Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, pada Kamis (8/5/2025).

Operasi ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk menindak tegas premanisme dalam bentuk apapun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha.

“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” tegas Trunoyudo.

Aksi Premanisme Ancam Investasi, Pemerintah Tegas Beri Sanksi

Aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas terhadap pembangunan pabrik mobil listrik PT Build Your Dream (BYD) di Subang, Jawa Barat, menjadi sorotan tajam. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai aksi tersebut dapat membuat investor merasa tidak aman dan berpotensi kabur dari Indonesia.

“Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan,” kata Eddy Soeparno pada Senin (29/4/2025).

Pemerintah, melalui Presiden Joko Widodo, juga menunjukkan keresahan atas maraknya aksi premanisme yang dilakukan ormas. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa Presiden telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari solusi terhadap permasalahan ini.

“Jadi pak presiden, pemerintah, betul-betul resah,” kata Pramono Anung pada Jumat (9/5/2025).

Pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap ormas yang melakukan tindakan pidana.

“Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan,” ujar Pramono Anung.

Dengan penindakan tegas yang dilakukan Polri dan komitmen pemerintah, diharapkan aksi premanisme dapat diberantas dan iklim investasi di Indonesia semakin kondusif. (Sumber:Suara.com)