Susi Pudjiastuti Kembali Serukan Pembubaran Kementerian Perdagangan, Mengapa?

- Jurnalis

Rabu, 12 Maret 2025 - 13:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto terbaru dari Susi yang diunggah pada 16 Maret 2022. (Twitter/@susipudjiastuti)

Foto terbaru dari Susi yang diunggah pada 16 Maret 2022. (Twitter/@susipudjiastuti)

1TULAH.COM-Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali mengungkapkan pendapatnya yang kontroversial dengan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di bawah Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Menurutnya, kementerian tersebut lebih banyak merugikan industri dalam negeri daripada memberikan manfaat.

Melalui akun X-nya @susipudjiastuti pada Selasa, 11 Maret 2025, Susi menulis, “Dari dulu sampai sekarang pendapat saya sama; Bubarkan kementerian perdagangan!! Tata Niaga yang bisa diatur (kuota) menghancurkan industri dalam negeri, merugikan petani, penambak garam, dll.”

Ia menegaskan bahwa usul ini bukanlah yang pertama kali disampaikannya, mengingat ia juga pernah mengajukan hal serupa kepada mantan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Susi ini muncul sebagai respons terhadap kasus pengurangan takaran pada produk minyak goreng bersubsidi MinyaKita.

Baca Juga :  Pencarian Korban Hilang di Selat Sunda Resmi Dihentikan, Tangis Haru Warnai Pertemuan Keluarga dan Tim SAR

Beberapa laporan menunjukkan bahwa produk yang seharusnya berisi 1 liter hanya berisi 750 mililiter dan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

Susi sebelumnya juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap Kemendag ketika kementerian tersebut gagal mengatasi masalah mafia minyak goreng.

Pada tahun 2022, ia menyerukan pembubaran Kemendag setelah pemerintah menaikkan HET minyak goreng dari Rp14.000 menjadi Rp24.000 per liter untuk mencegah kelangkaan barang di pasaran. “Jika Kemendag tidak bisa mengatur minyak goreng, sebaiknya ganti dengan saya agar mafia-mafia ditenggelamkan dalam minyak panas,” ungkapnya saat itu.

Tidak hanya itu, Susi juga memberikan dukungan kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk melawan korporasi yang menimbun stok minyak goreng. Ia menekankan pentingnya negara tidak kalah melawan swasta karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. “Ayo dong Pak!” serunya kepada Lutfi.

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Perkuat Penanganan Karhutla, 372 Kejadian Berhasil Ditangani

Menanggapi kritik ini, Mendag Lutfi menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah menghadapi masalah komoditas pangan di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di kompleks Senayan pada 17 Maret, Lutfi menyatakan, “Saya terima semua kritiknya, tetapi saya ingin menekankan bahwa saya tidak akan menyerah kepada mafia-mafia, terutama mafia pangan.”

Susi Pudjiastuti kembali mengusulkan pembubaran Kemendag setelah menjawab seorang warganet yang meminta agar Lutfi diganti karena ketidakmampuannya mengontrol harga minyak goreng yang melonjak tinggi.

Dengan situasi ini, harapan untuk perbaikan dalam pengelolaan sektor perdagangan dan perlindungan terhadap petani serta pelaku industri dalam negeri semakin mendesak. (Sumber:Suara.com)

 

Berita Terkait

Gali Inovasi Literasi Digital, Komisi III DPRD Kalteng Kunker ke Perpusda Kota Tangerang
Usut Korupsi Migas Bekasi Rp2 Triliun, Kejagung Endus Keterlibatan Perusahaan Riza Chalid
Kebijakan Baru Skema PPPK Guru: Bisa Naik Status Penuh Waktu Hingga Berpeluang Jadi PNS
Pencarian Korban Hilang di Selat Sunda Resmi Dihentikan, Tangis Haru Warnai Pertemuan Keluarga dan Tim SAR
Tak Perlu Mahal, Rahasia Gaya Hidup Hijau Luna Maya Cuma Modal Kebiasaan Kecil
Tembus Rp115,25 Triliun! Haji Isam Borong 30 Persen Saham Bayan Resources (BYAN)
DPRD Minta Pemprov Kalteng Segera Terbitkan Perkada untuk Cairkan BTT Karhutla Rp760 M
KSPI dan Partai Buruh Usulkan Kenaikan UMP dan UMK 2027 Sebesar 7,5% Hingga 9,5%
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 17:54 WIB

Gali Inovasi Literasi Digital, Komisi III DPRD Kalteng Kunker ke Perpusda Kota Tangerang

Jumat, 18 September 2026 - 16:54 WIB

Usut Korupsi Migas Bekasi Rp2 Triliun, Kejagung Endus Keterlibatan Perusahaan Riza Chalid

Jumat, 18 September 2026 - 13:52 WIB

Kebijakan Baru Skema PPPK Guru: Bisa Naik Status Penuh Waktu Hingga Berpeluang Jadi PNS

Jumat, 18 September 2026 - 08:17 WIB

Pencarian Korban Hilang di Selat Sunda Resmi Dihentikan, Tangis Haru Warnai Pertemuan Keluarga dan Tim SAR

Jumat, 18 September 2026 - 08:07 WIB

Tak Perlu Mahal, Rahasia Gaya Hidup Hijau Luna Maya Cuma Modal Kebiasaan Kecil

Kamis, 17 September 2026 - 13:31 WIB

DPRD Minta Pemprov Kalteng Segera Terbitkan Perkada untuk Cairkan BTT Karhutla Rp760 M

Kamis, 17 September 2026 - 12:07 WIB

KSPI dan Partai Buruh Usulkan Kenaikan UMP dan UMK 2027 Sebesar 7,5% Hingga 9,5%

Kamis, 17 September 2026 - 05:22 WIB

Ratusan Ribu Hektare Aset Tanah TNI Belum Bersertifikat, 44 Ribu Hektare Berpotensi Pemicu Konflik Agraria

Berita Terbaru