1TULAH.COM – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Syarkawi H. Sibu, menegaskan perlunya pemerataan tenaga kesehatan di Kecamatan Mandau Talawang dan meminta pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kondisi ini.
Menurutnya, banyak warga mengusulkan agar tenaga medis ditempatkan di desa-desa terpencil yang masih kekurangan layanan kesehatan.
Usulan ini ia sampaikan setelah menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di kecamatan tersebut.
Dalam forum tersebut, masyarakat dari beberapa desa seperti Tumbang Tihis, Karetau Manta’a, Lawang Tamang, dan Masupa Ria menyampaikan keluhan terkait minimnya tenaga medis di wilayah mereka.
Syarkawi mengakui bahwa distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi.
Menanggapi hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk menempatkan satu bidan dan satu perawat di desa-desa yang telah masuk dalam Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan (Renbut) tahun 2025.
Syarkawi mengapresiasi langkah tersebut dan berharap implementasinya berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, bagi desa yang belum mendapatkan tenaga medis, pengalokasian baru akan dilakukan pada tahun 2026.
Selain tenaga kesehatan, dalam Musrenbang juga dibahas pengadaan mebel dan fasilitas kesehatan untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Lawang Tamang serta pembangunan rumah dinas bagi tenaga medis di Puskesmas Sei Pinang.
Di luar sektor kesehatan, Syarkawi juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur jalan dan akses transportasi di Kecamatan Mandau Talawang.
Salah satu usulan prioritas dalam Musrenbang adalah perbaikan serta pembangunan jalan desa, terutama pada ruas jalan yang menghubungkan Desa Binang dan Bumbang Hoi, serta peningkatan akses menuju kantor camat.
Selain itu, ia juga menyoroti kebutuhan transportasi sungai bagi masyarakat di daerah terpencil yang masih mengandalkan jalur air untuk mobilitas sehari-hari.
Ia berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), serta masyarakat dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Penulis : Laili R