Rasio Utang Indonesia Tertinggi di ASEAN, Bunga Obligasi Mencapai 7,2%

- Jurnalis

Kamis, 26 Desember 2024 - 05:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi utang (pixabay.com)

Ilustrasi utang (pixabay.com)

1TULAH.COM-Beban utang Indonesia yang terus meningkat menjadi sorotan. Ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini, menilai kebijakan fiskal pemerintah yang tidak sehat sebagai penyebab utama. Peningkatan utang ini berdampak pada kualitas belanja negara dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kondisi keuangan negara semakin mengkhawatirkan. Utang pemerintah yang terus meroket dari tahun ke tahun menjadi beban berat bagi perekonomian Indonesia. Ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini, menyoroti praktik kebijakan fiskal yang tidak sehat sebagai akar permasalahan.

Berdasarkan data, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami kenaikan signifikan dari 26% pada 2010 menjadi 38,55% pada 2024. Total utang pemerintah pada September 2024 bahkan mencapai angka yang fantastis, yakni Rp8.473,90 triliun.

“Ini merupakan praktik kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat,” tegas Didik dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024). Ia menilai, peningkatan utang yang tidak terkendali ini merupakan cerminan dari politik anggaran yang buruk, di mana pemerintah lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

Baca Juga :  Prabowo Buka Suara Soal Perlawanan Koruptur Saat Satgas PKH Selamatkan Uang Negara Rp52 Triliun

Beban Bunga Utang Membengkak

Salah satu dampak buruk dari tingginya utang negara adalah beban bunga yang semakin besar. Suku bunga obligasi pemerintah Indonesia saat ini tercatat sebagai yang tertinggi di ASEAN, mencapai 7,2%. Angka ini jauh di atas negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia.

“Tingginya suku bunga ini disebabkan oleh kebiasaan pemerintah menarik utang baru dalam jumlah besar setiap tahunnya,” jelas Didik. Akibatnya, sebagian besar anggaran negara tersedot untuk membayar bunga utang, sehingga mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dampak Negatif bagi Perekonomian

Peningkatan utang yang tidak terkendali dan beban bunga yang tinggi dapat berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

  • Menghambat pertumbuhan ekonomi: Anggaran yang besar dialokasikan untuk membayar utang akan mengurangi ruang fiskal untuk investasi produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
  • Meningkatkan risiko defisit anggaran: Defisit anggaran yang terus membesar dapat memicu inflasi dan ketidakstabilan ekonomi.
  • Mengancam keberlanjutan fiskal: Jika tidak dikelola dengan baik, utang yang terus meningkat dapat mengancam keberlanjutan fiskal negara.
Baca Juga :  Usut Dana Hibah KPU, Kejari Mura Sita Sejumlah Dokumen

Untuk mengatasi masalah utang yang semakin membengkak, Didik menyarankan beberapa langkah yang perlu diambil pemerintah, antara lain:

  • Menerapkan disiplin fiskal: Pemerintah harus lebih disiplin dalam mengelola anggaran dan menghindari pemborosan.
  • Meningkatkan pendapatan negara: Pemerintah perlu mencari sumber-sumber pendapatan baru, seperti melalui reformasi pajak dan peningkatan efisiensi birokrasi.
  • Merestrukturisasi utang: Pemerintah perlu melakukan restrukturisasi utang untuk mengurangi beban bunga dan memperpanjang jatuh tempo. (Sumber:Suara.com)

 

Berita Terkait

Pembangunan Kabupaten Kapuas Terus Melesat, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Berikan Apresiasi
Respons Kabut Asap Lintas Batas: Presiden Prabowo Bahas Tawaran Bantuan Malaysia untuk Penanganan Karhutla
Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax
Prabowo dan Presiden Mesir Sepakati Penguatan Pendidikan: Beasiswa, Riset, hingga Exchange Dosen
Survei CELIOS: 75% Masyarakat Merasa Stres dengan Kebijakan Pemerintah di 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo
Benarkah “Belum Makan Kalau Belum Makan Nasi”? Menguak Sejarah Dominasi Beras di Indonesia
Kerusakan Ekologis dan Ancaman Kesehatan: Mengapa Karhutla di Sumatra dan Kalimantan Tak Kunjung Usai?
Bebas dari Ilusi Timeline Hidup: Mengapa Ambil Jeda Bukan Berarti Tertinggal
Tag :

Berita Terkait

Senin, 12 Oktober 2026 - 18:15 WIB

Pembangunan Kabupaten Kapuas Terus Melesat, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Berikan Apresiasi

Senin, 12 Oktober 2026 - 18:04 WIB

Respons Kabut Asap Lintas Batas: Presiden Prabowo Bahas Tawaran Bantuan Malaysia untuk Penanganan Karhutla

Senin, 12 Oktober 2026 - 10:06 WIB

Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax

Senin, 12 Oktober 2026 - 07:32 WIB

Survei CELIOS: 75% Masyarakat Merasa Stres dengan Kebijakan Pemerintah di 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo

Minggu, 11 Oktober 2026 - 18:54 WIB

Benarkah “Belum Makan Kalau Belum Makan Nasi”? Menguak Sejarah Dominasi Beras di Indonesia

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 16:03 WIB

Kerusakan Ekologis dan Ancaman Kesehatan: Mengapa Karhutla di Sumatra dan Kalimantan Tak Kunjung Usai?

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Bebas dari Ilusi Timeline Hidup: Mengapa Ambil Jeda Bukan Berarti Tertinggal

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:30 WIB

Pemkab Mura Harapkan KNPI Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Berita Terbaru

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Seruyan, Megawati, saat menghadiri penutupan DSEF 2026 di Dermaga Desa Sembuluh II, Kecamatan Danau Sembuluh, Sabtu (10/10/2026).

Seruyan

Pemkab Apresiasi DSEF 2026, Harus Diagendakan Setiap Tahun

Senin, 12 Okt 2026 - 20:13 WIB