Tak Hanya Pembangunan, Legislator Barut Parmana Minta Pemerintah Daerah Harus Optimalkan Program Pengentasan Kemiskinan

- Jurnalis

Senin, 18 November 2024 - 09:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Barito Utara, Kalteng, H Parmana Setiawan. Foto: dok. 1tulah.com

Anggota DPRD Barito Utara, Kalteng, H Parmana Setiawan. Foto: dok. 1tulah.com

1tulah.com, MUARA TEWEH – Legislator DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, H Parmana Setiawan meminta pemerintah setempat untuk mengoptimalkan program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.

Proritas bukan hanya tertumpu pada pembangunan pisik, namun juga pada masalah dalam masyarakat, yakni mengurangi tingkat kemiskinan di sejumlah wilayah di Kabupaten Barut.

Pasalnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barut pada 2022 adalah 7.700 jiwa, meskipun mengalami penurunan di 2023 adalah 7.140 jiwa atau turun 0,04%. Tapi kembali mengalami kenaikan pada 2024, yakni 7.600 jiwa.

Berkaca dari data BPS tersebut, legislator Parmana bilang, pemerintah daerah tak boleh lengah, bisa saja jumlah itu bakal naik pada 2025 akan datang.

Baca Juga :  Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat

“Salah satu hal yang harus diperhatikan terkait program tersebut, yakni berkaitan dengan keakuratan data jumlah masyarakat yang dikategorikan tidak mampu,” ujar legislator Parmana kepada 1tulah.com, Senin pagi, 18 November 2024.

Menurut dia, data ini yang pasti berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial yang akan disalurkan oleh pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran daerah maupun anggaran pusat.

“Dinas teknis bisa berkoordinasi menemui dan melakukan komunikasi melakukan pendataan bagi masyarakat tidak mampu bersama ketua RT dan RW setempat. Selain itu, pemerintah juga harus mengetahui akar masalah terjadinya kemiskinan atau adanya masyarakat kurang mampu,” tegasnya.

Baca Juga :  Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek

Politisi PKB Barut ini juga mengatakan, banyak faktor penyebab munculnya masalah tersebut, mulai dari pendidikan, malas untuk bekerja, terbatasnya lapangan pekerjaan, keterbatasan modal dan menanggung beban keluarga.

Maka dari itu, dia mengharapkan selain memaksimalkan program bantuan sosial, pemerintah bisa melakukan upaya dengan membuka lapangan pekerjaan.

“Lapangan pekerjaan tersebut, salah satunya menggerakan sektor usaha mikro kecil dan menengah, meningkatkan program zakat, hingga menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok,” tuntas mantan wakil ketua DPRD Barut Parmana Setiawan.

Penulis: Aprie

Editor: Aprie

Berita Terkait

Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka
Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek
Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek
Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat
Anggota DPRD Barito Utara Nilai APKASI Expo 2026 Buka Peluang Produk Lokal Dikenal Luas
Larangan Membakar Lahan Bukan Hapus Tradisi, Politisi Golkar di DPRD Kalteng Ini Minta Peladang Adat Beralih ke Metode Tanpa Bakar
DPRD Kalteng Tata Ulang Pos Hibah APBD 2027, Anggaran Dialihkan ke Belanja Modal
Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong Tegaskan Kualitas dan Kesejahteraan Guru Kunci SDM Unggul

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 16:01 WIB

Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka

Minggu, 6 September 2026 - 17:01 WIB

Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek

Kamis, 3 September 2026 - 15:15 WIB

Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek

Selasa, 1 September 2026 - 17:31 WIB

Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat

Senin, 31 Agustus 2026 - 20:59 WIB

Anggota DPRD Barito Utara Nilai APKASI Expo 2026 Buka Peluang Produk Lokal Dikenal Luas

Senin, 31 Agustus 2026 - 20:01 WIB

Larangan Membakar Lahan Bukan Hapus Tradisi, Politisi Golkar di DPRD Kalteng Ini Minta Peladang Adat Beralih ke Metode Tanpa Bakar

Minggu, 30 Agustus 2026 - 15:14 WIB

DPRD Kalteng Tata Ulang Pos Hibah APBD 2027, Anggaran Dialihkan ke Belanja Modal

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 19:14 WIB

Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong Tegaskan Kualitas dan Kesejahteraan Guru Kunci SDM Unggul

Berita Terbaru