Dewan Minta Dinas Pertanian Awasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

- Jurnalis

Selasa, 6 Februari 2024 - 15:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri dari fraksi Gerindra.Foto Delia/1tulah.com

Anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri dari fraksi Gerindra.Foto Delia/1tulah.com

1TULAH.COM, Muara Teweh- Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H Tajeri meminta Dinas Pertanian setempat mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi, sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani yang memerlukan.

Politisi Partai Gerindra ini meminta adanya pengawasan, sehubungan banyaknya keluhan petani jika pupuk bersubsidi sulit di dapat dan harga mahal.

“Kami baru saja reses, banyak warga dan petani di mengeluhkan pupuk subsidi sulit di dapat dan harga mahal. Maka dari itu penyaluran pupuk subsidi harus benar-benar diperhatikan dan diawasi,” kata H Tajeri, Selasa 06 Februari 2024.

Baca Juga :  Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek

Dia menambahkan, dilakukan pengawasan agar distribusi pupuk bersubsidi ini penyalurannya betul-betul tepat sasaran. Kemudian juga mampu memenuhi kebutuhan petani secara keseluruhan dengan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lagi tambahnya, penyaluran pupuk ini sudah ada regulasinya serta pupuk yang dibagikan dibatasi tidak boleh melebihi ketentuan. Hal itu tujuannya agar petani bisa merasakan semua program pupuk subsidi tersebut.

“Dinas Pertanian harus meningkatkan pengawasannya dalam penyaluran pupuk ini, jangan sampai satu orang petani itu melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan stok pupuk menipis dan petani lainnya tidak dapat,” tegasnya.

Baca Juga :  Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka

Selain itu, Tajeri mengingatkan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara agar penyaluran pupuk bersubsidi jangan sampai dimanfaatkan oknum yang berada di luar lingkup pertanian yang pada akhirnya hanya malah merugikan petani.

“Makanya, pengawasan terhadap penyalurannya sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya penjualan yang tidak sesuai regulasi,” ujar Tajeri.(*)

Penulis : Delia Anisya Fitri

Berita Terkait

Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka
Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek
Status Siaga Darurat, Barito Utara Hadapi 182 Kejadian Karhutla hingga Agustus
Pemkab Barut Serahkan Pidato Pengantar Raperda Perubahan APBD 2026
Wabup Barito Utara Ikuti Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Kalimantan Batch II
Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek
15 Desa Masih Belum Nikmati Listrik, Barito Utara Kejar Penyelesaian 2027
Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 16:01 WIB

Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka

Minggu, 6 September 2026 - 17:01 WIB

Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek

Jumat, 4 September 2026 - 17:17 WIB

Status Siaga Darurat, Barito Utara Hadapi 182 Kejadian Karhutla hingga Agustus

Jumat, 4 September 2026 - 17:15 WIB

Pemkab Barut Serahkan Pidato Pengantar Raperda Perubahan APBD 2026

Jumat, 4 September 2026 - 17:11 WIB

Wabup Barito Utara Ikuti Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Kalimantan Batch II

Kamis, 3 September 2026 - 15:15 WIB

Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek

Rabu, 2 September 2026 - 20:48 WIB

15 Desa Masih Belum Nikmati Listrik, Barito Utara Kejar Penyelesaian 2027

Selasa, 1 September 2026 - 17:31 WIB

Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat

Berita Terbaru