Sengkarut LPG Bersubsidi di Muara Teweh : Pangkalan Banyak Tutup Pembeli Menggunakan Pickup, Kios-kios Melimpah Penjualan

1TULAH.COM, Muara Teweh – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara, Jainal Abidin menyampaikan fakta lapangan sengkarut distribusi LPG bersubsidi 3 kilogram di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Hal ini disampaikannya di hadapan anggota komisi VII DPR RI perwakilan Kalteng, Ir Willy M Yoseph dan pihak Pertamina Kalteng saat rapat di Gedung DPRD Barito Utara, Selasa 08 Agustus 2023.

Jainal Abidin meminta kepada pihak Pertamina Kalteng agar koodinasi bisa terjalin baik. Jangan seperti saat  ini seperti menghindar dan sulit berkomunikasi.

Ia mengajak Pertamina Kalteng bersama-sama melakukan pengawasan dan penertiban. Sebab berdasarkan pengawasan jajarannya, bahwa selama ini pangkalan di desa-desa enggak ada dan diragukan. Pangkalan juga banyak tutup.

Jika pun buka, setengah jam habis, Lalu tutup lagi. LPG bersubsidi itu bukan masyarakat yang beli, tetapi mobil pickup.

Ketika di tanya harga, pangkalan bilang menjual sesuai HET. Tetapi sang pembeli ketika diinterogasi membeli sampai harga Rp38.000 per tabung. Jadi dapat diketahui sumber harga mahal dari mana asalnya.

Mungkin tidak bisa dengan HET, tapi tidak terlalu jauh. Jadi kalau kita lihat dipasaran yang jugal LPG bersubsidi bukan pangkalan tapi kios-kios. Pertanyaannya kenapa bisa begitu. Mana peran pangkalan yang justru banyak tutup. Pangkalan buka hanya setengah jam. Pemerintah daerah sudah gerah. melapor kemana-mana sudah. Ke DPR RI saja yang belum mendapat laporan dari kami.

Jainal Abidin menambahkan, saat ini pihaknya memperbaharui Tim satgas, sekarang sudah di bagian hukum. Didalamnya nanti ada Aparat Penegak Hukum (APH). Seperti TNI, Kejaksaan, Polisi dan Polisi Militer.

“Kenapa di buat semacam itu karena kami memetakan dari pelaku-pelaku,” bebernya.

Jainal Abidin mengusulkan dilakukan penertiban serentak di semua kabupaten. Agar menghindari hukum pasar berlaku. Disini ditertibkan lalu di bawa keluar karena harga di kabupaten lain mahal.

“Selama harga belum stabil, mohon di dukung pasar penyeimbang. Jangan sampai Pertamina Palangka Raya justru menghalang-halangi. Ada bukti chat di kami.  Akhirnya agen tidak mendukung dengan berbagai alasan,” tukasnya.

Kongkritnya keinginan bersama kata Jainal Abidin,  bersama-sama pemerintah daerah APH dan pertamina, DPRD, bersama-sama melakukan penertiban ini. Melayani masyarakat sehingga harga tidak terlalu jauh.

“Pengawasan sudah tinggal pengusutan hukum saja yang belum. Kita sebenarnya tidak ingin melangkah kesana. Yang pasti saat ini distribusi ke kios-kios sampai seratus persen. Dan pangkalan lebih banyak tutup,” tutup Jainal.

Adapun sejumlah point dari kesimpulan rapat antara lain ”

1. PT Pertamina mendukung adanya pasar penyeimbang LPG 3 kilogram dengan HET yang ditentukan Rp21.000 sampai Rp27.000.
2. Perlu kerjasama antara PT Pertamina, Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan aparat penegak hukum (APH) berkordinasi, supaya distribusi gas 3 kg lancar dan terjual kepada masyarakat sesuai dengan HET(harga eceran tertinggi).
3. Bagi agen maupun pangkalan yang tidak mematuhi maka pihak PT Pertamina dan penegak hukum akan memberikan sanksi yang jelas dan tegas.
4. Penambahan agen dan pangkalan LPG dapat dilakukan sesegera mungkin.(*)