1TULAH.COM, Muara Teweh – Belum ada penertiban dan penindakan terhadap pelaku usaha memainkan harga LPG bersubsidi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, membuat warga masyarakat kecewa.
Tidak hanya warga, kalangan DPRD Barito Utara pun mempertanyakan janji penertiban yang belum juga dilakukan. Padahal harga LPG bersubsidi 3 kilogram di pasaran masih mahal.
“Heran juga kog tim penertiban belum juga turun lapangan, padahal sudah berapa kali rapat dan memutuskan penertiban serta penindakan. Kita akan pertanyakan masalah ini. Besok kami di DPRD sudah jadwalkan rapat dengar pendapat(RDP),” kata Ketua Komisi III, H Tajeri kepada media ini, Senin 17 Juli 2023.
Di dalam rapat besok kata politisi Partai Gerindra ini, pihaknya mengundang Sekda Muchlis, selaku Ketua Tim atau ketua Satgas Penertiban. Kapolres, Dandim 1013 Muara Teweh, Kadis Perindustrian dan perdagangan(Disdagrin), dan Satpol PP.
“Gara-gara lambanya penertiban warga akhirnya tak percaya dengan pemerintah daerah. Malah mereka menyebut, banyak rapat tetapi eksen di lapangan justru tidak ada,” kata Tajeri.
Menurutnya, tidak ada cara lain untuk menekan harga jual LPG bersubsidi sesuai HET ditetapkan pemerintah daerah, adalah dengan cara menertibkan dan meindak tegas oknum nakal yang bermain.
“Pemerintah daerah memang harus serius menangani ini. Kasihan warga masyarakat yang semestinya mendapatkan LPG yang disubsidi pemerintah. Kami di DPRD akan terus menyuarakan keluhan masyarakat.
“Saya sebagai wakil rakyat tidak akan berhenti memperjuangkan hak masyarakat. Karena saya wakil rakyat yang diberi amanah, baik di dunia maupun diakhirat nantinya. Dimana benang kusut sebenarnya, kita punya aparat penegak hukum yang tugasnya menegakkan hukum. Si MILON barang bersubsidi, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sedikit untuk ini. Saya berharap dan berharap agar segera penertiban bisa berjalan dengan baik dan benar.Semoga perjuangan ini bernilai ibadah dan berkah untuk masyarakat yang berhak dalam hal ini,” kata Tajeri.(*)
