Demokrat Tolak Pengesahan RUU Kesehatan

- Jurnalis

Rabu, 12 Juli 2023 - 08:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Proses pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang di pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/7/2023). (Suara.com/Novian)

Proses pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang di pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/7/2023). (Suara.com/Novian)

1tulah.com – Demokrat DPR RI menolak pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna pengesahan, lewat pernyataan resmi Fraksi Demokrat menyatakan UU Kesehatan tersebut tidak memenuhi hak kesehatan rakyat dan tenaga kesehatan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menjelaskan alasan partainya menolak pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang.

“Ada dua poin utama yang disarankan oleh Partai Demokrat, yaitu terkait mandatory spending alokasi anggaran bidang kesehatan serta liberalisasi dokter dan tenaga medis,” kata Ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Menurut dia, fraksinya ingin meminta sedikit waktu kepada DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan sejumlah isu, yang menurut Fraksi Demokrat penting diwadahi dalam RUU Kesehatan.

Kewajiban negara dan pemerintah untuk mengalokasikan sejumlah anggaran bagi sektor kesehatan dalam bentuk mandatory spending.

“Kami ingin kesehatan di negeri kita semakin baik, maju, dan berkelas,” ujarnya.

Ibas menyatakan UU Kesehatan tahun 2009 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebetulnya telah mengalokasikan mandatory spending kesehatan sebesar 5 persen.

Baca Juga :  Cristiano Ronaldo Pesepak Bola Internasional yang Paling Sering Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri

“Demokrat berpandangan, anggaran pendidikan saja bisa memiliki mandatory spending sebanyak 20 persen karena kita tahu angka dari kemajuan sumber daya manusia, salah satunya ya pendidikan. Maka kalau kita bicara usulan Demokrat, minimal tetap dipertahankan 5 persen, sesungguhnya menunjukkan keberpihakan negara kepada kesehatan manusia dan masyarakat Indonesia,” jelas Ibas.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini juga menyampaikan masyarakat Indonesia sebagai salah satu pilar utama dalam Human Development Index, jika dipelajari lebih lanjut dan didalami sebetulnya segaris dengan SDGs (Sustainable Development Goals) yang dulu pemerintahan SBY juga ikut menjadi bagian dalam menyusunnya.

“Jadi, Fraksi Partai Demokrat menginginkan mandatory spending 5 persen untuk bidang kesehatan tetap berjalan, bahkan kalau perlu ditingkatkan,” harapnya.

Selain itu, materi terkait liberalisasi dokter dan tenaga medis asing untuk menjalankan praktik di Indonesia juga menjadi sorotan.

Namun menurut Ibas, Fraksi Partai Demokrat mendukung modernisasi rumah sakit dan peningkatan kompetensi dokter dan tenaga medis. Partai Demokrat menginginkan adanya kemajuan tidak hanya infrastruktur kesehatan, tetapi juga sumber daya, para dokter, para perawat, dan para tenaga lainnya.

Baca Juga :  Tidak Sakadar Pesta Kemenangan, Ini Makna Idul Fitri Bagi Legislator Kalteng Dapil Barito

Akan tetapi, tambah Ibas, liberalisasi dokter dan tenaga medis asing yang sangat berlebihan juga tidak tepat dan tidak adil. Hal itu sama seperti saat protes dan marah rakyat ketika tenaga kerja asing terlalu melebihi kewajaran dalam satu bidang usaha skala tertentu.

“Dan ini menurut kami tidak tepat dan tidak adil. Ingat, dokter di Indonesia juga kalau mau berpraktik di luar negeri ada aturan-aturannya,” tegasnya.

Dia menambahkan Fraksi Demokrat tidak menghambat modernisasi dari aspek aturan bagi rumah sakit dan tenaga medisnya, tetapi seluruh aturan yang adil bagi dokter-dokter Indonesia sebagaimana yang juga berlaku di negara-negara lain.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mereka para tenaga medis dan dokter yang telah menjalankan tugas fungsinya dengan sangat baik, termasuk memberikan masukan, saran, perbaikan, yang tidak sedikit mau juga dilakukan perbaikan, pembenahan, dan kritik,” katanya. (Sumber: suara.com)

Berita Terkait

Legislator Barsel ini Minta Raperda STOK Perlu Dibahas Lebih Lanjut
Denny Indrayana Prediksi Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024, Petitum Soal Gibran Paling Dilematis
Ketua DPRD Kalteng Apresiasi Jasa Para Habaib dalam Penyebaran Dakwah Islam
DPD PAN Barsel Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Catat Jadwalnya!
Usai ‘Dirty Vote’, Film Dokumenter ‘Dirty Election’ Siap Ungkap Kecurangan Teknologi Pemilu 2024
Rika Tolentino Kato, Istri Kedua Yusril Ihza Mahendra Ini Bak Gadis Usia 20-an
Usai Lebaran, Pertamina Pastikan Stok Gas 3Kg di Seluruh Indonesia Tak Akan Langka
Bongkar Habis Sengketa Pilpres 2024; Pengamat: Presiden Jokowi dan 8 Menteri Ini Seharusnya Bersaksi di Sidang MK
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 08:30 WIB

Legislator Barsel ini Minta Raperda STOK Perlu Dibahas Lebih Lanjut

Selasa, 16 April 2024 - 06:41 WIB

Denny Indrayana Prediksi Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024, Petitum Soal Gibran Paling Dilematis

Selasa, 16 April 2024 - 06:00 WIB

Ketua DPRD Kalteng Apresiasi Jasa Para Habaib dalam Penyebaran Dakwah Islam

Selasa, 16 April 2024 - 05:41 WIB

DPD PAN Barsel Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Catat Jadwalnya!

Senin, 15 April 2024 - 16:13 WIB

Usai ‘Dirty Vote’, Film Dokumenter ‘Dirty Election’ Siap Ungkap Kecurangan Teknologi Pemilu 2024

Senin, 15 April 2024 - 13:27 WIB

Rika Tolentino Kato, Istri Kedua Yusril Ihza Mahendra Ini Bak Gadis Usia 20-an

Senin, 15 April 2024 - 13:11 WIB

Usai Lebaran, Pertamina Pastikan Stok Gas 3Kg di Seluruh Indonesia Tak Akan Langka

Senin, 15 April 2024 - 12:51 WIB

Bongkar Habis Sengketa Pilpres 2024; Pengamat: Presiden Jokowi dan 8 Menteri Ini Seharusnya Bersaksi di Sidang MK

Berita Terbaru

Ilustrasi puasa syawal (sumber: suara.com)

Khazanah

Ingin Puasa Syawal Enam Hari Tapi Tak Berurutan, Bolehkah?

Selasa, 16 Apr 2024 - 17:15 WIB