1TULAH.COM, Muara Teweh – Ketua Fraksi PDI P Kabupaten Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli mengatakan, pemerintah dalam pengelolaan APBD perlu menunjukkan unsur keberpihakan kepada masyarakat.
Disebutkannya, keberpihakan itu, menunjukkan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanann kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan sosial.
Selain itu, urusan rakyat untuk mendapatkan pangan sesuai daya belinya, mendapatkan akses listrik, mendapatkan kesempatan kerja dan lain sebagainya, serta semakin berkualitas dan memudahkan kehidupan masyarakat.
Hal ini disampaikan Henny Rosgiaty Rusli, ketika membacakan pemandangan umum fraksi mereka terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2022, pada rapat paripurna I masa sidang III, Senin 26 Juni 2023.
Fraksi PDI P kata dia, berharap, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah tahun 2022, bukan hanya berbentuk uraian angka-angka. Bukan pula berkutat pada berapa realisasi pendapatan, berapa realisasi pengeluaran dan berapa besarnya sisa anggaran.
Laporan dimaksud juga harus menyertakan capaian secara rijid atau detail, tentang capaian-capaian program yang telah dan yang belum dilaksanakan disertai pula dengan kendala-kendala, yang dihadapi oleh pemerintah dalma menjalankan program yang ada.
Mengingat pelaksanaan penggunaan anggaran yang ada berdampak luas terhadap keberlangsungan pembangunan Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan amanat undang-undang, dan mengingat seluruh masyarakat di daeah ini adalah merupakan bagian dari pembangunan itu sendiri.
“Laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah juga harus memberikan gambaran secara menyeluruh terkait hasil capaian pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan pad perencanaan yan telah disusun sebelumnya,” kata Henny.(*)
