Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang Jadi 5 Tahun, Firli Bahuri: Putusan MK adalah Undang-Undang

- Jurnalis

Rabu, 7 Juni 2023 - 21:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPK Firli Bahuri. Sumber foto : suara.com

Ketua KPK Firli Bahuri. Sumber foto : suara.com

1TULAH.COM – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun.

Firli Bahuri mengingatkan, setiap putusan MK otomatis menjadi sebuah ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal itu, Firli Bahuri menjelaskan makna pernyataannya tentang KPK tidak terpengaruh kekuasaan mana pun.

“Itu bermakna, bahwa KPK sangat menghormati segala putusan. Putusan MK adalah undang-undang dan yang memutuskan adalah hakim majelis MK. Tentu kita paham bahwa hakim lebih menguasai suatu perkara yang diputuskan karena ada asas yang disebut dengan ius curia novit,” ujar Firli Bahuri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Firli Bahuri menegaskan, KPK merupakan lembaga yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan mana pun.

“Lembaga KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif dan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak terpengaruh dengan kekuasaan manapun,” kata Firli Bahuri.

Baca Juga :  Cegah Judi Online, Polres Anambas Razia HP Anggota

Sebelumnya, MK resmi mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun.

Mereka menganggap kalau masa jabatan empat tahun itu tidak konstitusional.

Putusan dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pengucapan ketetapan dan putusan.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar melalui video yang disiarkan YouTube Mahkamah Konstitusi (MK) RI pada Kamis (25/5/2023).

Anwar menerangkan kalau Pasal l 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semua berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama empat tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh sebab itu, MK menganggap kalau pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Sepanjang tidak dimaknai, ‘Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan’,” ujarnya.

Baca Juga :  Akan Diatur Kemenlu, Warga Sipil Berpeluang Bantu Warga Palestina di Gaza

Sementara itu, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengungkapkan kalau ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun itu diskriminatif.

Selain itu, masa jabatan selama empat tahun juga dianggap tidak adil apabila dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya.

Ia lantas membandingkan masa jabatan KPK dengan pimpinan Komnas HAM yakni lima tahun.

“Masa jabatan pimpinan KPK selama lima tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya Pasal 29 e dan Pasal 34 terhadap Pasal 28 D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 112/PUU-XX/2022.

Penulis : Nova Elisa Putri

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Didukung Pemkab Barut, Gapoktan Pusaka Bura Sukses Budidayakan Tomat
Isi Kekosongan Jabatan, Pj Bupati Barsel Lantik 6 Kepala Dinas Baru
Diapresiasi Legislator Ini, Pemprov Kalteng Gelar Pasar Murah di Barsel
Pj Bupati Barut Hadiri Apel Siaga Alat dan Mesin Pertanian
Bersihkan Sekitaran Sungai Bengaris dan Sungai Butong, Jajaran Pemkab Barut Keroyokan
Tugas-tugas Grace Natalie Usai Duduki Jabatan Komisaris MIND ID
Akan Diatur Kemenlu, Warga Sipil Berpeluang Bantu Warga Palestina di Gaza
Usai Viral, Om Bule Buka Suara Terkait Plesetan IKN: Khalayan dan Parodi

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 13:44 WIB

Didukung Pemkab Barut, Gapoktan Pusaka Bura Sukses Budidayakan Tomat

Sabtu, 15 Juni 2024 - 13:31 WIB

Isi Kekosongan Jabatan, Pj Bupati Barsel Lantik 6 Kepala Dinas Baru

Sabtu, 15 Juni 2024 - 07:59 WIB

Diapresiasi Legislator Ini, Pemprov Kalteng Gelar Pasar Murah di Barsel

Sabtu, 15 Juni 2024 - 07:52 WIB

Pj Bupati Barut Hadiri Apel Siaga Alat dan Mesin Pertanian

Sabtu, 15 Juni 2024 - 07:40 WIB

Bersihkan Sekitaran Sungai Bengaris dan Sungai Butong, Jajaran Pemkab Barut Keroyokan

Sabtu, 15 Juni 2024 - 05:01 WIB

Tugas-tugas Grace Natalie Usai Duduki Jabatan Komisaris MIND ID

Sabtu, 15 Juni 2024 - 04:54 WIB

Akan Diatur Kemenlu, Warga Sipil Berpeluang Bantu Warga Palestina di Gaza

Sabtu, 15 Juni 2024 - 04:48 WIB

Usai Viral, Om Bule Buka Suara Terkait Plesetan IKN: Khalayan dan Parodi

Berita Terbaru

Penjabat bupati Barito Utara Drs. Muhlis menghadiri Apel Siaga Alat dan Mesin Pertanian yang digelar di lapangan Bola Makorem 102/PJG, Jumat (14/6/2024).Foto:Istimewa Pemkab Barut

Berita

Pj Bupati Barut Hadiri Apel Siaga Alat dan Mesin Pertanian

Sabtu, 15 Jun 2024 - 07:52 WIB

error: Content is protected !!