Nyawa Pilot Susi Air Dibarter untuk Kemerdekaan Papua, Emang Pemerintah Indonesia Mau?

- Jurnalis

Sabtu, 27 Mei 2023 - 08:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Merthens saat menjadi korban sandera TPNPB-OPM. (Sebby Sambom)

Kondisi pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Merthens saat menjadi korban sandera TPNPB-OPM. (Sebby Sambom)

1TULAH.COM– Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), terus berupaya menekan pemerintah Indonesia.

Tidak hanya dengan serangan-serangan yang mereka lakukan terhadap pasungan TNI di wilayah Papua, melainkan juga melakukan penyanderaan terhadap warga sipil.

Salah satu yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius dunia Internasioal adalah penyanderaan Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens.

Sejak disandera beberapa bulan lalu, pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan lobi dan negosiasi untuk pembebasannya. Namun, hingga saat ini pilot berwarga Negara asing itu masih juga belum dibebaskan.

Malahan, terkesan pasukan TPNPB-OPM berupaya mempermainkan pemerintah Indonesia. Terbaru, adalah dengan tawaran mereka untuk membarter nyawa pilot Susi Air dengan Kemerdekaan Papua.

Di mana mereka akan membunuh Pilot Susi Air apabila tidak mendapatkan kemerdekaan dalam dua bulan ke depan. Emangnya pemerintah Indonesia takut dengan gertakan ini?!

Baca Juga :  Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta

Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens terancam ditembak mati oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Penembakan bisa dilakukan mereka kalau pemerintah tidak kunjung mengakui kemerdekaan Papua.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapten Philip melalui video yang diunggah juru bicara (jubir) Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefry Wenda melalui akun Twitternya.

Dalam video tersebut, Kapten Philip mengatakan kalau TPNPB-OPM memberikan waktu dua bulan kepada negara lain untuk mendorong Indonesia segera mengakui kemerdekaan Papua.

“Saya kasih dua bulan lagi untuk ke semua negara yang lain untuk bicara dengan Indonesia untuk Papua merdeka kalau sudah dua bulan dan mereka tidak bicara dengan Papua mereka akan tembak saya,” kata Kapten Philip dikutip Sabtu (27/5/2023).

Baca Juga :  Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla

Setelah itu, pimpinan TPNPB-OPM Egianus Kogoya juga menuturkan hal serupa. Ia menginginkan agar negara-negara lain memaksa pemerintah Indonesia untuk menyatakan Papua merdeka.

Kalau misalkan tidak, maka mereka tidak segan untuk membunuh Kapten Philip.

“Itu pak pilot sudah mengakui diri bahwa dari negara terus dari negara Indonesia hanya mengaku saja, jadi dari negara luar harus todong Indonesia untuk mengaku karena pak pilot sudah bicara untuk karena kami kasih waktu dua bulan itu untuk pilot hidup,” tuturnya.

“Kalau dua bulan kalau dari negara tidak todong ke Indonesia terus Indonesia kalau tidak mengaku kalau dua bulan itu lewat maka kami akan tembak pilot,” tambahnya. (Sumber:Suara.com)

 

 

Berita Terkait

Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta
Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar
Pemerintah Matangkan Wacana Penyesuaian PTKP untuk Dongkrak Daya Beli, Siap Diterapkan 2027?
Situasi Keamanan Arab Saudi Memanas, Jadwal Piala Asia 2027 Terancam Diundur
SKK Migas-KKKS Kalsul Bangun Kemitraan dengan Media melalui Media Gathering 2026
Komisi III DPRD Kalteng Soroti Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan Pascakarhutla: Dorong Aktivitas Warga Kembali Normal!
Menteri HAM Natalius Pigai Dorong Restorative Justice untuk Film “Pesta Babi” Dandhy Laksono
Buntut Video Viral di Terminal Kedamin, Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalankan Hukum Adat
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 14:44 WIB

Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta

Selasa, 3 November 2026 - 13:04 WIB

Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar

Selasa, 3 November 2026 - 06:48 WIB

Pemerintah Matangkan Wacana Penyesuaian PTKP untuk Dongkrak Daya Beli, Siap Diterapkan 2027?

Senin, 2 November 2026 - 19:47 WIB

SKK Migas-KKKS Kalsul Bangun Kemitraan dengan Media melalui Media Gathering 2026

Senin, 2 November 2026 - 18:32 WIB

Komisi III DPRD Kalteng Soroti Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan Pascakarhutla: Dorong Aktivitas Warga Kembali Normal!

Minggu, 1 November 2026 - 13:23 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai Dorong Restorative Justice untuk Film “Pesta Babi” Dandhy Laksono

Minggu, 1 November 2026 - 10:47 WIB

Buntut Video Viral di Terminal Kedamin, Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalankan Hukum Adat

Minggu, 1 November 2026 - 08:19 WIB

Soal Putusan MA Batalkan Suket SMA Gibran, Gerindra: Hormati Proses Hukum dan Minta Kemenkeu/Kementerian Terkait Beri Penjelasan

Berita Terbaru