DPRD Kalteng Kunker ke Dinas PPAP Jakarta, Hj.Faridawaty: Kita Harus Belajar Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak

- Jurnalis

Senin, 10 April 2023 - 07:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua (Waket) III DPRD Kalteng, Hj. Faridawaty Darland Atjeh. Foto.Ingkit/1tulah.com

Wakil Ketua (Waket) III DPRD Kalteng, Hj. Faridawaty Darland Atjeh. Foto.Ingkit/1tulah.com

1tulah.com, PALANGKA RAYA-Para perempuan dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi objek eksploitasi. Provinsi Kalteng yang terus berkembang kea rah pertumbuhan ekonomi harus mulai belajar tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak sedini mungkin.

Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Hj. Faridawaty Darland Atjeh bersama anggota lainnya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Senin (10/4/2023).

“Kunjungan itu dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan berbagi pengalaman terkait kesuksesan DKI Jakarta meraih double winners provinsi layak anak atau Provila dan provinsi yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaporan atau SIMEP perlindungan anak,” ujar Faridawaty.

Baca Juga :  Legislator ini Desak Pemkab Barut Perbaiki Jalan Lahei, Warga Sebut Sudah ada Korban

Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng itu juga menerangkan, Dinas PPAPP membagikan strategi terkait prestasi dan upaya mereka dalam perlindungan anak. Dalam meraih predikat provinsi layak anak itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu memastikan bahwa di lima kota administratif dan satu kecamatan di bawahnya sudah meraih predikat kota atau kabupaten layak anak.

Baca Juga :  Rayakan Hari Kemenangan, Pj. Bupati Barito Utara Bersama Warga Shalat Ied di Masjid Raya Shiratalmustaqim

Dikatakannya, pendekatan bottom-up tadi ditambah keberadaan payung hukum atau perda terkait perlindungan anak melalui sinergi DPRD dan eksekutif menjadi pondasi utama dalam mewujudkan suatu provinsi yang layak anak.

Ditambah lagi, setiap tahunnya Pemprov DKI juga menetapkan rencana aksi daerah perlindungan perempuan dan anak yang harus dilaksanakan oleh semua perangkat daerah di DKI Jakarta.

“Hal-hal tersebutlah yang menjadi strategi utama keberhasilan DKI dalam mewujudkan provinsi yang layak anak,” tandasnya. (Ingkit)

 

 

Berita Terkait

Legislator Barsel ini Minta Raperda STOK Perlu Dibahas Lebih Lanjut
Denny Indrayana Prediksi Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024, Petitum Soal Gibran Paling Dilematis
Ketua DPRD Kalteng Apresiasi Jasa Para Habaib dalam Penyebaran Dakwah Islam
DPD PAN Barsel Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Catat Jadwalnya!
Usai ‘Dirty Vote’, Film Dokumenter ‘Dirty Election’ Siap Ungkap Kecurangan Teknologi Pemilu 2024
Rika Tolentino Kato, Istri Kedua Yusril Ihza Mahendra Ini Bak Gadis Usia 20-an
Usai Lebaran, Pertamina Pastikan Stok Gas 3Kg di Seluruh Indonesia Tak Akan Langka
Bongkar Habis Sengketa Pilpres 2024; Pengamat: Presiden Jokowi dan 8 Menteri Ini Seharusnya Bersaksi di Sidang MK

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 08:30 WIB

Legislator Barsel ini Minta Raperda STOK Perlu Dibahas Lebih Lanjut

Selasa, 16 April 2024 - 06:41 WIB

Denny Indrayana Prediksi Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024, Petitum Soal Gibran Paling Dilematis

Selasa, 16 April 2024 - 06:00 WIB

Ketua DPRD Kalteng Apresiasi Jasa Para Habaib dalam Penyebaran Dakwah Islam

Selasa, 16 April 2024 - 05:41 WIB

DPD PAN Barsel Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Catat Jadwalnya!

Senin, 15 April 2024 - 16:13 WIB

Usai ‘Dirty Vote’, Film Dokumenter ‘Dirty Election’ Siap Ungkap Kecurangan Teknologi Pemilu 2024

Senin, 15 April 2024 - 13:27 WIB

Rika Tolentino Kato, Istri Kedua Yusril Ihza Mahendra Ini Bak Gadis Usia 20-an

Senin, 15 April 2024 - 13:11 WIB

Usai Lebaran, Pertamina Pastikan Stok Gas 3Kg di Seluruh Indonesia Tak Akan Langka

Senin, 15 April 2024 - 12:51 WIB

Bongkar Habis Sengketa Pilpres 2024; Pengamat: Presiden Jokowi dan 8 Menteri Ini Seharusnya Bersaksi di Sidang MK

Berita Terbaru

Ilustrasi puasa syawal (sumber: suara.com)

Khazanah

Ingin Puasa Syawal Enam Hari Tapi Tak Berurutan, Bolehkah?

Selasa, 16 Apr 2024 - 17:15 WIB