1TULAH.COM, Muara Teweh – Meski ada pasar penyeimbang di gelar selama Ramadhan, harga penjualan elpiji bersubsidi 3 kg di sejumlah pangkalan dan pedagang eceran, tetap tinggi melebihi Harga eceran Tertinggi (HET).
Terkait kondisi ini Bupati Barito Utara, Nadalsyah, akan membentuk tim baru, guna mengawasi penerapan HET elpiji bersubsidi 3 kg.
Di dalam tim itu nantinya, semua terlibat tidak saja pemerintah daerah. Ada kepolisian, Kejaksaan dan juga TNI.
“Semua SKPD nanti kumpul, kita undang pula Dandim, Kapolres dan juga Kajari. Nanti akan di bentuk tim seperti tim covid. Aspirasi dan keluhan warga harus kita tanggapi. Apalagi sampai kini harga elpiji bersubsidi sangat tidak seimbang dengan HET,” ujar Bupati Nadalsyah, ketika dicegat wartawan usai mengikuti rapat paripurna di DPRD, Rabu 29 Maret 2023.
Mekanisme di lapangan nantinya, kata Nadalsyah, tim akan ditempatkan di sejumlah pos pantau. Mengawasi agen-agen dan juga pangkalan yang tersebar di Kota Muara Teweh.
“Kami juga mohon dukungan semua pihak terkait pembentukan tim ini. Karena kami ingin betul-betul menerapkan harga elpiji sesuai HET,” tegasnya.
Dia menambahkan, pengawasan tim nantinya tidak saja di dalam Kota Muara Teweh. Tetapi dilakukan juga pengawasannya hingga ke kecamatan dan desa.
“Nantinya pendistribusian elpiji ke desa-desa pun akan kita bantu dan tentunya dipantau semuanya. Memang akan ada perbedaan harga di desa dan kecamatan karena ada tambahan biaya angkutan. Tapi jangan ada perbedaan signifikan,” terangnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri mempertanyakan, tim apa lagi yang akan dibentuk.
Sepengetahuannya, tim satgas untuk melakukan penertiban elpiji sudah dibentuk tiga tahun lalu.
“Coba tanya dinas terkait termasuk bidang ekonomi di setda yang mengetahui, mana tim yang sudah dibentuk itu. Yang mesti ditanyakan, kapan eksen ke lapangan menerapkan HET yang sudah diterbitkan. Tapi tidak apa, kita sambut baik tim baru yang akan di bentuk. Dan kami DPRD menanti eksen di lapangan secepatnya,” kata H Tajeri.
Mempertanyakan kerja tim satgas penertiban HET elpiji bersubsidi 3 kg juga pernah dilontarkan Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan.
Dia acapkali mempertanyakan, kenapa di saat warga resah dan mengeluh elpiji kala itu langka dan mahal di jual, tim yang dibentuk tidak pernah ada di lapangan.
“Karena masuk RDP itulah kita usulkan tiga tahun lalu tim dibentuk. Di dalam tim itu lengkap. Pemkab, dinas terkait serta aparat penegak hukum. Tapi sayangnya cuma dibentuk tapi tidak dijalankan tim nya eksen dilapangan. Jadi kita tunggu saja tim baru yang akan dibentuk lagi oleh bupati. Harapan kami selaku wakil rakyat, penertiban dan penindakan bisa dilakukan mengingat harga gas bersubsidi masih tinggi,” kata Parmana Setiawan. (*)
