1TULAH.COM – Mantan pejabat Pajak, Rafael Alun Trisambodo, diduga melakukan sejumlah transaksi keuangan dengan menggunakan rekening konsultan pajak.
Rekening-rekening itu sebagai nomine Rafael Alun.
Sejauh ini, lembaga antirasuah telah mengantongi data dan informasi sekitar 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan.
Hal ini berdasarkan hasil analisis database Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN), saat ini KPK sedang mendalami hal tersebut.
Penelusuran KPK, ditemukan dua perusahaan konsultan pajak dari 280 perusahaan.
“Yang kami cari itu yang konsultan pajak, karena itu yang berkaitan. Mungkin sudah ada dua,” kata Pahala.
Temuan ini menjadi kekhawatiran sebab berpotensi terjadi konflik kepentingan antara pegawai pajak dengan wajib pajak.
“Korupsi itu yang paling mungkin antara hubungan petugas pajak dengan wajib pajak itu, gratifikasi dan suap. Kan definisinya itu penerimaan terkait jabatan dan wewenang, makanya itu yang kita cari,” papar Pahala.
Perusahaan konsultan pajak yang dimiliki pegawai pajak, dapat dijadikan sebagai saluran untuk menerima suap atau gratifikasi.
“Yang terjadi kalau wajib pajak ngasih langsung ke dia kan terdeteksi di rekening bank. Atau kalau ngasih tunai bisa terlihat di sana,” sebut Pahala.
“Dengan dia berbisnis, buka PT (perusahaan), apalagi konsultan pajak, ada kemungkinan mengalirkan pembayarannya ke PT, baru dari situ dia ngambil,” imbuhnya.
Pahala sebelumnya mengungkap terdapat 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan.
Ditemukan hampir semua menggunakan nama istrinya atas kepemilikan saham.
“Jadi yang kami temukan 134 ini, untuk pegawai pajak saja. Jadi bukan Kementerian Keuangan (secara umum). Dan itu saham yang dimiliki, baik oleh yang bersangkutan maupun istri,” ungkap Pahala pada Rabu (8/3/2023) kemarin.
Pola itu sama dengan mantan pejabat pajak Rafael Alun yang menggunakan nama istrinya, Ernie Meike atas kepemilikan dua perusahaannya.
Pada perkara dugaan kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun, KPK menemukan dia memiliki 6 perusahaan.
Namun yang terdaftar di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya hanya nilai saham atau dituliskan ‘surat berharga’ senilai Rp 1,5 miliar. (Nova Eliza Putri)
Artikel ini pertama kali tayang di suara.com, dengan judul Modus Pegawai Pajak Samarkan Harta: Bikin Perusahaan Konsultan Pajak, Tak Terdaftar Di BEI.