Gegara Mau Tambah Jumlah Kodam, Koalisi LSM Sebut Menhan Prabowo Mau Kembalikan TNI ke Kancah Politik

1TULAH.COM-Koalisi Masyarakat Sipil/LSM meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebab, rencananya menambah jumlah Kodal di seluruh provinsi di-Indonesia ini, bisa membuka peluang TNI kembali ke kancah politik.

Sehubungan dengan kekhawatiran para pegiat demokrasi ini, Juru Bicara Menteri Pertahanan menilai ketakutan sejumlah LSM terkait wacana penambahan Kodam di setiap provinsi berlebihan. Ia menyatakan bahwa penambahan diperlukan guna memperkuat teritori negara.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan TNI perlu memperkuat teritorial atau wilayah di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu. Di samping, kata dia, TNI juga perlu memperkuat Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI.

Menurutnya, salah satu cara untuk memperkuat teritorial negara yaitu dengan menambah jumlah Kodam agar ada di semua provinsi. “Kita tidak bisa lengah dan abai agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Untuk kepentingan kedaulatan NKRI,” tutur Dahnil, Senin (20/2/2023).

Dahnil menambahkan, Indonesia perlu siaga dalam menghadapi ancaman perang dari negara lain. Kendati, Dahnil tidak mau menyebutkan negara yang menjadi ancaman bagi Indonesia kini.

Ia menyebut LSM juga tidak perlu trauma bahwa pembentukan Kodam akan mengembalikan posisi TNI seperti pada era orde baru. Menurutnya, kondisi demokrasi di Tanah Air telah berubah pascareformasi. Ini, kata dia, terlihat dari kebebasan bagi LSM untuk berbicara dan melakukan pengawasan.

“Selama ini kalau ada institusi yang paling sukses reformasinya di Indonesia, itu adalah TNI,” tambahnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik wacana penambahan Kodam di setiap provinsi. Koalisi tersebut terdiri dari KontraS, Imparsial, PBHI, LBH Jakarta, dan Setara Institute. Mereka menilai wacana tersebut mengkhianati semangat reformasi 1998 yaitu restrukturasi Komando Teritorial (Koter).

“Dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis. Pergelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan,” ujar Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Muhammad Rezaldy melalui keterangan tertulis, 13 Februari 2023.

Karena itu, koalisi mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan KASAD yang mewacanakan penambahan Kodam di setiap provinsi.

Sedikit berbeda, Peneliti ISEAS Yusof Ishak Institute Made Supriatma tidak terlalu khawatir TNI akan terjun kembali ke politik. Sebab, politikus sipil lebih lincah dibandingkan militer.

Namun, ia khawatir penambahan Kodam akan melemahkan pertahanan negara karena akan membuat personel TNI lebih sulit digerakkan. Alasannya personel TNI akan tersebar di berbagai Kodam dan di bawah koordinasi pemimpin masing-masing.

“Ini aneh, kita tidak punya kecepatan dan kapabilitas dan sekarang mau menambah Kodam. Itu artinya menambah personel dan pemimpin. Kalau terjadi apa-apa, apa yang mau kita lakukan?” ujar Made Supriatma dalam diskusi daring, Senin (20/2/2023).

Made berpendapat TNI merampingkan postur dan komando dalam TNI agar lebih efektif, serta meningkatkan kapabilitas dan Alutsista TNI untuk menghadapi tantangan yang ada.

Pekan lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan KASAD Dudung Abdurachman menyatakan akan menambah jumlah Kodam di setiap provinsi. KASAD juga menyampaikan wacana ini telah mendapat persetujuan dari Panglima TNI. (Sumber:voaindonesia.com)