Perkuat Kerukunan Umat Beragama di Kabuapten Barsel, Ini yang Perlu Diketahui oleh Penyuluh Agama Islam

1tulah.com,BUNTOK-Penguatan moderasi beragama sangat penting dalam upaya mengantispasi terjadinya konflik beragama di tengah masyarakat. Hal ini diwujudkan Pemkab Barsel dengan memberikan pelatihan bagi penyuluh agama Islam di kabupaten setempat.

“Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multireligius, sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial,” ujar Edi Suharto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Barsel saat memberikan paparan di acara penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama Islam di aula Kantor Kemenag, Senin (7/11/2022).

Ia menjelaskan, bangsa Indonesia adalah masyarakat beragam budaya dengan sifat kemajemukannya. Keragaman tersebut mencakup perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi dan sebagainya.

Meskipun bukan negara agama, tetapi masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

Di Indonesia, lanjutnya, beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan, kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran bagi bangsa Indonesia yang maju.

“Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasaan, atau menghindari keekstreman dalam praktiknya,” katanya.

Ia menerangkan, moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga tercipta kerukunan intraumat beragama, antarumat beragama dan antarumat beragama dengan pemerintah.

Edi Suharto menbahkan, penguatan moderasi beragama menjadi salah satu indikator utama sebagai upaya membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Moderasi beragama juga menjadi salah satu prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Kemenag.

Lebih lanjut ia menerangkan, dalam konteks keIndonesiaan, moderasi beragama dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia yang damai, toleran dan menghargai keragamaan.

Moderasi Beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada.

“Sebab urgensi moderasi beragama dalam kehidupan beragama dan berbangsa antara lain: memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan, merawat Keindonesiaan dalam bingkai NKRI,” ungkap pria yang akrab disapa Edi.

Lebih lanjut ia menyampaikan, Resolusi Konflik Beragama harus berlandaskan Pancasila karena Pancasila adalah merupakan landasan Falsafah Bangsa Indonesia.

Karenanya semua persoalan diselesaikan harus berasaskan Pancasila dengan melibatkan Ormas seperti Forum-Forum Organisasi keagamaan, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah (TKDP) serta Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM), Dewan Adat Dayak (DAD), Kedemangan dan BATAMAD.

Jika terjadi Konflik beragama seluruh elemen Bangsa termasuk Bakesbangpol bekerjasama untuk  menyelesaikan Konflik menegakkan NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Peran Kesbangpol dalam resolusi Konflik Senantiasa membangun sinergitas dan harmonisasi bersama seluruh elemen pembangunan, termasuk generasi muda, kerena di harapkan moderasi beragama di kalangan masyarakat agar tercipta kehidupan harmonis, damai dan rukun,” kata Edi Suharto. (Alifansyah)