Laksanakan Instruksi Wapres RI, Legislator Kotim Ini Minta Arus Mudik Diawasi Ketat

- Jurnalis

Kamis, 24 Maret 2022 - 10:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laksanakan Instruksi Wapres RI, Legislator Kotim Ini Minta Arus Mudik Diawasi Ketat

Laksanakan Instruksi Wapres RI, Legislator Kotim Ini Minta Arus Mudik Diawasi Ketat

1tulah.com, SAMPIT-Dalam rangka melaksanakan Instruksi Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’aruf Amin, terkait dengan proses teknis penyelenggaraan arus mudik lebaran tahun 2022, perlu dilakukan pengawasan ketat.

Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah mengatakan, secara teknis Instruksi Wapres RI itu merupakan strategi antisipasi lonjakan kasus varian baru virus omicron terhadap masyarakat saat mudik lebaran nantinya.

“Dalam hal ini tentunya apa yang menjadi syarat mutlak yang disampaikan dan di Intruksikan oleh Wakil Presiden kita yakni arus mudik harus dibarengi dengan kartu tanda vaksin tersebut adalah bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam menjaga kondusifitas sektor kesehatan di negara ini, khususnya masyarakat kita yang akan hilir mudik pada lebaran nanti,” ungkap Riskon kepada 1tulah.com di Sampit, Kamis (24/3/2022).

Baca Juga :  Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi Dorong Pemuda Bakumpai Jadi Pilar Pembangunan Daerah

Disisi lain dia juga menegaskan agar dalam konteks ini, pihak PBS yang ada di daerah ini, mulai memberlakukan hak tersebut kepada setiap karyawannya, untuk menghindari pelanggaran terhadap syarat prokes yang sudah di tetapkan melalui Instruksi Wapres RI tersebut.

“Kami mau kondisi arus mudik kita di daerah ini aman dan kondusif, dan juga jangan sampai ada pelanggaran terhadap syarat prokes yakni vaksin seperti yang sudah di Intruksikan oleh wapres RI baru ini, dan pihak PBS khususnya harus mewajibkan karyawannya yang akan mudik harus sudah mengantongi kartu vaksin,” ujarnya.

Baca Juga :  Resmi! TPG Guru Madrasah Mulai Cair Bertahap Mulai Maret 2026

Di sisi lain Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kotim ini, meminta agar setiap warga masyarakat maupun karyawan perusahaan untuk segera melakukan vaksinasi untuk melengkapi persyaratan yang sudah menjadi kewajiban dari pemerintah pusat tersebut.

“Tentunya kami di komisi III mendukung langkah pemerintah pusat tersebut, karena ini juga demi kepentingan bersama menyangkut kesehatan di negara kita,” kata Riskon.(Fit)

Berita Terkait

Beda Aturan Pajak THR ASN vs Swasta: Mengapa Pemerintah yang Tanggung PPh ASN?
Melalui Safari Ramadan, Pemkab Mura Perkuat Ukhuwah dan Kebersamaan dengan Warga
Kasus Skincare White Tomato dan DNA Salmon, dr Richard Lee Resmi Berstatus Tahanan
Gelar Buka Bersama di Pesantren, Polres Barsel Buktikan Kehadiran Polri di Tengah Masyarakat
Ketua DPW PKB Kalteng Hadiri Buka Puasa Bersama dan Peringatan Nuzulul Qur’an DPP PKB
Drama Sidang Korupsi TIK: Eks Direktur SMP Ngaku “Dijebak” Instruksi Lisan Nadiem Makarim
Evaluasi Program Dispora, Komisi III DPRD Kalteng Tekankan Pembinaan Atlet Berkelanjutan
Pengawasan Beras SPHP Kalimantan Tengah untuk Jamin Mutu dan Keamanan Pangan

Berita Terkait

Sabtu, 7 Maret 2026 - 14:41 WIB

Beda Aturan Pajak THR ASN vs Swasta: Mengapa Pemerintah yang Tanggung PPh ASN?

Sabtu, 7 Maret 2026 - 13:42 WIB

Melalui Safari Ramadan, Pemkab Mura Perkuat Ukhuwah dan Kebersamaan dengan Warga

Sabtu, 7 Maret 2026 - 10:15 WIB

Kasus Skincare White Tomato dan DNA Salmon, dr Richard Lee Resmi Berstatus Tahanan

Sabtu, 7 Maret 2026 - 09:58 WIB

Gelar Buka Bersama di Pesantren, Polres Barsel Buktikan Kehadiran Polri di Tengah Masyarakat

Sabtu, 7 Maret 2026 - 03:07 WIB

Ketua DPW PKB Kalteng Hadiri Buka Puasa Bersama dan Peringatan Nuzulul Qur’an DPP PKB

Jumat, 6 Maret 2026 - 17:29 WIB

Drama Sidang Korupsi TIK: Eks Direktur SMP Ngaku “Dijebak” Instruksi Lisan Nadiem Makarim

Jumat, 6 Maret 2026 - 17:04 WIB

Evaluasi Program Dispora, Komisi III DPRD Kalteng Tekankan Pembinaan Atlet Berkelanjutan

Jumat, 6 Maret 2026 - 15:54 WIB

Pengawasan Beras SPHP Kalimantan Tengah untuk Jamin Mutu dan Keamanan Pangan

Berita Terbaru

Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Betri Susilawati memimpin rapat kerja daring bersama Kepala Bagian Organisasi kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dalam rangka percepatan penataan kelembagaan BPBD Kalimantan Tengah. (3/3/26)

Palangkaraya

Penting! Penataan Kelembagaan BPBD Kalimantan Tengah Dipercepat

Sabtu, 7 Mar 2026 - 12:19 WIB