Pasca Pandemi Covid-19 Pelaku Usaha UMKM di Kotim Masih Perlu Relaksasi

- Jurnalis

Sabtu, 12 Februari 2022 - 18:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Juliansyah.(Fit)

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Juliansyah.(Fit)

Sampit, – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Juliansyah menyebut saat ini masyarakat khususnya pelaku UMKM masih memerlukan relaksasi meski pandemi Covid-19 melandai.

Dia menjelaskan, relaksasi yang dimaksud itu yakni memberikan keringanan bagi pelaku UMKM khususnya di Kotim, membayar cicilan pinjaman yang dipergunakan sebagai modal untuk membangun kembali usaha yang selama ini terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Saya rasa relaksasi masih perlu, karena Covid-19 belum benar-benar usai meski penyebarannya mulai melandai. Perekonomian kita ini kan baru memulai kembali dan pasar juga baru menggeliat tapi belum 100 persen,” ujarnya, 12 Febuari 2022.

Baca Juga :  Fraksi Demokrat DPRD Kalteng Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Beri Catatan Kritis Soal SILPA dan BUMD

Dia merangkan, relaksasi atau kelonggaran yang diberikan para debitur dalam hal ini perbankan kepada masyarakat atau pelaku usaha khususnya UMKM sebagai kreditur, diharapkan tidak hanya sebatas potongan bunga pinjaman saja, tapi juga kelonggaran waktu untuk pengembalian pinjaman.

Di sisi lain, dirinya menilai peran serta pemerintah terutama dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang tengah dihadapi oleh masyarakat pelaku UMKM saat ini sangat perlu dilakukan melalui berbagai kebijakan-kebijakan.

Baca Juga :  Ketergantungan Dana Pusat Tinggi, Fraksi NasDem DPRD Kalteng Desak Peningkatan PAD dan Kemandirian Fiskal

“Masalah ini bisa kita katakan bukan hal yang baru, permasalahan ekonomi seperti ini pasti terus ditemukan dan terjadi berulang-ulang. Contoh ketika zaman resesi dulu ada kesulitan ekonomi yang mengakibatkan harga komoditas kita tidak dalam kondisi normal. Harga karet, rotan, hingga batu bara anjlok sampai tidak ada harganya. Jadi peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya pun sangat diperlukan,” Demikian Juliansyah.(Fit)

Berita Terkait

Pemkab Barito Utara Ajukan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 di Rapat Paripurna I DPRD
Legislator Kalteng Ingatkan Program Koperasi Merah Putih Jangan Korbankan Pembangunan Fisik Desa
Sering Pemadaman Bergilir, DPRD Kalteng Desak Pemerintah Genjot Pembangunan PLTS
Harganas ke-33: DPRD Kalteng Tekankan Peran Strategis Keluarga Bentuk Karakter dan Kepedulian Lingkungan
Ketua DPRD Kalteng Dorong Barito Utara Optimalkan Potensi Daerah di Usia ke-76
Wakil Ketua II DPRD Apresiasi Komitmen Polri untuk Masyarakat Barito Utara
Hadiri HUT Bhayangkara ke-80, Ketua DPRD Barito Utara Tekankan Pentingnya Sinergi
Fraksi Demokrat DPRD Kalteng Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Beri Catatan Kritis Soal SILPA dan BUMD

Berita Terkait

Selasa, 30 Juni 2026 - 20:26 WIB

Pemkab Barito Utara Ajukan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 di Rapat Paripurna I DPRD

Selasa, 30 Juni 2026 - 17:26 WIB

Legislator Kalteng Ingatkan Program Koperasi Merah Putih Jangan Korbankan Pembangunan Fisik Desa

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:00 WIB

Sering Pemadaman Bergilir, DPRD Kalteng Desak Pemerintah Genjot Pembangunan PLTS

Selasa, 30 Juni 2026 - 04:08 WIB

Harganas ke-33: DPRD Kalteng Tekankan Peran Strategis Keluarga Bentuk Karakter dan Kepedulian Lingkungan

Senin, 29 Juni 2026 - 13:52 WIB

Ketua DPRD Kalteng Dorong Barito Utara Optimalkan Potensi Daerah di Usia ke-76

Senin, 29 Juni 2026 - 11:17 WIB

Wakil Ketua II DPRD Apresiasi Komitmen Polri untuk Masyarakat Barito Utara

Senin, 29 Juni 2026 - 11:10 WIB

Hadiri HUT Bhayangkara ke-80, Ketua DPRD Barito Utara Tekankan Pentingnya Sinergi

Sabtu, 27 Juni 2026 - 09:44 WIB

Fraksi Demokrat DPRD Kalteng Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Beri Catatan Kritis Soal SILPA dan BUMD

Berita Terbaru