Jualan Program Daerah ke Pemerintah Pusat Diapresiasi Dewan

1tulah.com, SAMPIT – Pandemi Covid-19 melanda sejak Maret 2020 lalu mengakibatkan anggaran pembangunan merosot. Pasalnya, kucuran anggaran dari pemerintah pusat dipangkas dan pemasukan dari pendapatan asli daerah (PAD) juga jauh berkurang akibat lesunya ekonomi.

Imbasnya, daerah harus babak belur, bahkan pembangunan sempat mandeg. Terkait itu, lobi pemerintah pusat dianggap sebagai solusi.

Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rudianur menyebut, salah satu kemampuan Bupati Kotim saat ini bisa mencari jalur-jalur komunikasi untuk pembangunan di daerah. Dengan menjual program-program di daerah ini diharapkan dapat membuka peluang untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.

“Bahkan saat menjabat sekda dulu, beliau mampu mencari peluang anggaran di kementerian untuk diarahkan ke Kotim,” kata Rudianur kepada 1tulah.com di Sampit, Rabu (5/01).

Untuk itu, pemkab saat ini berinisiatif mendatangi sejumlah kementerian untuk memaparkan program.
Harapannya, ada program-program dari kementerian yang bisa diarahkan ke Kotawaringin Timur untuk mendukung percepatan pembangunan daerah ini.

Sebelumnya, Bupati Kotim, H Halikinnor didampingi Sekretaris Daerah Fajrurrahman menemui sejumlah menteri untuk memperjuangkan program pembangunan daerah dengan harapan mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
Halikinnor dan Fajrurrahman bertemu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar.

Sementara itu saat ke Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo dan Kementerian Tenaga Kerja, mereka diterima pejabat kementerian setempat lantaran menteri sedang ada acara lain.