F-PPP Soroti Sejumlah Temuan BPK RI di APBD Tahun 2020 Pemkab Barut

1tulah.com, MUARA TEWEH-Tak hanya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ternyata yang tajam mengkritisi pertanggungjawaban APBD tahun 2020. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ternyata juga menyoroti sejumlah temuan BPK RI.

Pada rapat paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2020, pada Senin (26/7/2021) lalu, fraksi PPP melalui juru bicaranya Nuriyanto mempertanyakan, potensi kelebihan pembayaran premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebesar Rp 223.599.000.

Tidak hanya itu, Fraksi PPP juga menanyakan pembayaran yang belum dapat diyakini kebenarannya dengan nilai mencapai Rp 1.020.006.000.

Lainnya, terhadap temuan BPK RI yang juga disoroti Fraksi PPP adalah, kelebihan pembayaran atas pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan peningkatan jalan sebesar Rp 215.231.272, dan potensi kelebihan pembayaran atas 1 (satu) paket pekerjaan Penataan Kawasan Bumi Perkemahan Panglima Batur sebesar Rp 72.847.868.

PPP juga menyoroti pelaksanaan pekerjaan penataan kawasan tepian sungai Barito (WFC) melebihi waktu kontrak, akan tetapi belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 118.119.000.

“Terhadap temuan-temuan yang tercatat di dalam LHP BPK RI nomor: 42 B/LHP/XIX.PAL/05/2021 tanggal 28 mei 2021, hendaknya sesegera mungkin ditindak lanjuti penyelesaian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ujar juru bicara Fraksi PPP Nuriyanto, dalam pendapat akhir fraksi mereka.

Ditambahkannya, dengan tidak mengurangi rasa hormat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan saran dan masukan. Diantaranya, jadwal penyusunan pembahasaan dan penetapan APBD harus mengikuti tahapan, waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

Selain itu, dalam proses penyelenggaraan anggaran khusus APBD, hendaknya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan peraturan turunannya.

Lagi menurut Fraksi PPP, dalam hal pembiayaan program kegiatan, hendaknya memperhatikan urgensi dan kepentingan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, dimana kesulitan dan kondisi wabah virus covid-19 yang masih terjadi.(*)

Reporter : Deni Hariadi