Ketua DPRD Minta Pengawasan dan Pengendalian Dana Desa Diperketat

- Jurnalis

Rabu, 19 Mei 2021 - 20:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ketua DPRD Kabupaten Barsel, Ir. H. M. Farid Yusran. MM.

Foto : Ketua DPRD Kabupaten Barsel, Ir. H. M. Farid Yusran. MM.

1tulah.com, BUNTOK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Ir. H. M. Farid Yusran. MM meminta kepada Intansi terkait agar pengawasan dan pengendalian Dana Desa harus diperketat lagi.

Hal tersebut disampaikannya pada saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula gedung DPRD Barsel beberapa hari lalu, Rabu (19/5/2021).

Farid Yusran mengatakan, terkait Dana Desa ini ternyata pengendalian dan pengawasannya sangat lemah sekali, hal ini terbukti dengan adanya beberapa Desa yang diduga melakukan penyimpangan-penyimpangan Dana Desa tersebut yang bersumber dari Pemerintah Pusat akibat pengawasan dan pengendaliannya yang lemah.

Baca Juga :  Prabowo dan Presiden Mesir Sepakati Penguatan Pendidikan: Beasiswa, Riset, hingga Exchange Dosen

“Jadi kami meminta agar pengawasan dan pengendaliannya diperketat lagi,” ujarnya kepada wartawan saat diwawancarai setelah memimpin rapat.

Lanjut Farid, sebisa mungkin melakukan pengendalian secara rutin dan melakukan pengawasan yang ketat oleh Dinas terkait agar Dana Desa ini bisa dikendalikan dan dapat disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan sesuai aturan yang berlaku dan transparan.

Baca Juga :  Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat

“Sehingga penyimpangan-penyimpangan Dana Desa yang terjadi seperti di Desa Marawan Baru, Tarusan dan Desa Panarukan itu bisa diantisipasi lebih dini,” pungkas Farid Yusran. (Ali)

Berita Terkait

KPK Jerat Kepala BPK Jateng dan Bupati Klaten dalam Skandal Pengondisian Laporan Keuangan
Mengapa Langit Palangka Raya Berubah Kuning Kecokelatan? Ini Bahaya Asap Karhutla & Dampaknya bagi Paru-Paru
Tajeri Usulkan Pengelolaan Pasar Barito Utara yang Mandiri dan Berorientasi pada Peningkatan PAD
Dinsos Barsel Alokasikan Bansos Sembako dan Kursi Roda pada APBD Perubahan 2026
Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen
80 ASN dan PPPK di Sekretariat DPRD Diajak Wujudkan Lingkungan Bebas Narkoba
2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia
Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS

Berita Terkait

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 08:16 WIB

KPK Jerat Kepala BPK Jateng dan Bupati Klaten dalam Skandal Pengondisian Laporan Keuangan

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 08:05 WIB

Mengapa Langit Palangka Raya Berubah Kuning Kecokelatan? Ini Bahaya Asap Karhutla & Dampaknya bagi Paru-Paru

Jumat, 16 Oktober 2026 - 20:03 WIB

Tajeri Usulkan Pengelolaan Pasar Barito Utara yang Mandiri dan Berorientasi pada Peningkatan PAD

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:18 WIB

Dinsos Barsel Alokasikan Bansos Sembako dan Kursi Roda pada APBD Perubahan 2026

Jumat, 16 Oktober 2026 - 05:31 WIB

Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen

Kamis, 15 Oktober 2026 - 22:36 WIB

80 ASN dan PPPK di Sekretariat DPRD Diajak Wujudkan Lingkungan Bebas Narkoba

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:28 WIB

2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:21 WIB

Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS

Berita Terbaru