DAD Barut Desak Perda Lembaga Adat Disahkan

1tulah.com, MUARA TEWEH-Lama terkatung-katung dan mengendap di DPRD Barito Utara (Barut), pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Barito Utara, mendesak wakil rakyat segera mensahkan peraturan daerah (perda) kelembagaan adat. Tidak itu saja, DAD juga mendesak perubahn isi, menyesuaikan dengan kekinian.

Hal ini disampaikan Plt Pengurus harian DAD Barito Utara, H Muchtar, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga adat, di gedung dewan jalan A Yani, Muara Teweh, Selasa (20/4/2021).

Dikatakannya, Pemkab Barut sendiri, sebenarnya sudah 3 kali mengajukan Raperda Lembaga Adat dan MHA ke DPRD Barut, melewati beberapa kali pembahasan, namun Raperda tersebut belum juga selesai menjadi produk Perda Kabupaten Barito Utara, dan ini yang dipertanyakan oleh DAD Kabupaten Barito Utara.

“Kami mendesak segera dilaksanakan paripurna oleh DPRD Barut untuk mensahkan Perda Adat, karena hak masyarakat adat adalah hak asasi manusia, membawa konsekuensi bahwa hak mereka tak hanya harus dihormati, harus dipenuhi dan dilindungi oleh payung hukum” kata H Muchat, salalh Pengurus DAD Barut.

Menanganpi ini, anggota DPRD Barut, Henny Rosgiaty Rusli mengatakan, ada banyak pasal yang butuh penyesuian dan perbaikan, Perda adalah hajat hidup orang banyak, butuh banyak referensi, jangan sampai berbenturan dengan regulasi di atasnya.

“Kami sangat konsen terhadap hal ini, kami juga ingin kelembagaan adat memiliki payung hukum dalam setiap kebijakannya” kata Ketua Fraksi PDI P Barut ini.

Sementara H Asran menambahkan, sebenarnya tidak ada niat dari DPRD untuk tidak segera mensahkan perda kelemgaaan adat ini. hanya saja, perlu diketahui, komposisi DPRD saat ini hampir separo wajah baru. Sedang Raperda kelembagaan adat sudah sejak lama diusulkan, dan sebenarnya sudah banyak langkah maju.

“Kami sangat senang pertemuan kali ini dapat gambaran sama-sama mendorong cepatnya raperda kelembagaan adat disahkan. Tapi kita harus duduk bersama, kapan perlu baik pihak pemerintah DAD dan kami di DPRD kta sama-sama kunker ke DAD palangkaraya, biar tau duduk maslaah dan hambatannya, untuk kita sama-sama bersatu padu merumuskan percepatan disahkannya raperda,” kata Asran. (eni)