Bagaimana Nasib Aset Negara di Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah ke IKN?

1TULAH.COM – Pusat pemerintahan Indonesia akan dipindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, sementara aset-aset Kementerian/Lembaga akan tetap berada di DKI Jakarta.

Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Candra Giri Artanto, mengungkapkan bahwa skenario pengelolaan aset tersebut sedang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan.

“Konsepnya aset-aset di Jakarta yang berpindah di utilisasi, akan dimanfaatkan pemanfaatannya high based used, sekarang sedang disusun DJKN dan berkolaborasi dengan Pemprov DKI, dan Kementerian lain, ini diinisiasi DJKN, sekarang dibikin grand desain,” ucapnya dalam acara Taklimat Media di Jakarta, Selasa (23/1/2024).

LMAN telah melakukan studi ke beberapa lokasi untuk pemetaan dan penyelarasan terkait relokasi pemerintahan. Meskipun Jakarta bukan lagi pusat pemerintahan, namun menurutnya, kota ini akan tetap mempertahankan status metropolitan.

“Sekali lagi Jakarta yang akan ditinggal tak akan jadi berbeda, no worries. Ini akan tetap jadi kota metropolitan, akan terus. Apa peran LMAN? Sebagai satuan kerja DJKN akan suport, kajian sudah kita lakukan,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat akan meninggalkan aset senilai Rp 1.640 triliun di Jakarta ketika ibu kota dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan. Aset tersebut melibatkan kantor pusat, wilayah, dan layanan pemerintahan.

“Rp 1.640 triliun itu total antara kantor pusat, kantor wilayah dan kantor pelayanan,” ucap Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Kemenkeu, Encep Sudarwan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Dari total Rp 1.640 triliun aset yang bisa digunakan sekitar Rp 300 triliun, karena aset-aset lainnya masih bisa dimanfaatkan.

“Jadi perkiraan kami kasarnya dari Rp 1.640 triliun mungkin yang bisa kita manfaatkan sekitar Rp 300 triliun-an karena yang lain masih dipakai oleh kantor wilayah, kantor pelayanan kan polisi tetap harus ada, polres, polsek, kantor agama pernikahan,” tuturnya.

Penulis : Laili Rukhmina