Kemandirian Pangan Kalteng Harus Terus Didorong, Legislator Kalteng Sarankan Ini

1tulah.com, PALANGKA RAYA-Ketergantungan Provinsi Kalteng dengan daerah lain terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, masih sangat tinggi hingga sekarang.

Namun, kondisi ini secara perlahan harus terus dikurangi oleh pemerintah setempat. Caranya adalah dengan berupaya membangun sentra-sentra produksi pertanian dan pangan yang dapat memasok untuk kebutuhan local setempat.

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Ina Prayawati mendorong pemda baik provinsi, kabupaten dan kota untuk dapat memaksimalkan dan memenuhi kebutuhan daerah, terutama pangan secara mandiri agar tidak selalu bergantung dengan provinsi lain.

Ia mengatakan, Kalteng ini sangat kaya dengan sumber daya alam (SDA), baik itu pada sektor perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain.

Sehingga, semua itu harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah terutama memenuhi kebutuhan. “Kekayaan alam kita di Kalteng ini hanya kurang pengelolaan saja, apabila dikelola dengan optimal maka kita tidak akan bergantung dengan provinsi lain untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan daerah, ini perlu menjadi perhatian,” ucap Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Ina Prayawati, Minggu (28/5/2023).

Diterangkannya, sering kali harga kebutuhan pangan mengalami kenaikan itu karena diakibatkan barang-barang tersebut kerap langka. Contohnya seperti halnya dulu, terjadi pada minyak goreng, di mana harganya mahal dan mengalami kelangkaan.

Hal tersebut pastinya menjadi pembelajaran bagi pemerintah di provinsi ini agar dapat lebih memaksimalkan apa yang ada di daerah ini. Misalnya bekerjasama dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit membangun industri pengolahan minyak goreng lokal.

“Ini sebagian contoh yang pernah kita alami, memang di Kalteng sudah ada perusahaan yang mengolah minyak goreng, tapi saya rasa akan lebih baik jika pemda bisa bekerja sama, agar kebutuhan daerah bisa lebih diutamakan untuk dipenuhi,” ujarnya.

Begitu juga dengan sektor lainnya, pencangan program tepat berskala besar perlu dilakukan, apabila pemda tidak mampu dari segi anggaran perlu bersinergi dengan pihak ketiga.

Sehingga tidak lagi hanya mengandalkan satu atau dua program saja misalnya seperti food estate. “Food estate ini hanya pada sektor pertanian, tapi kita belum memiliki program seperti perikanan, peternakan, perkebunan berskala besar yang mampu untuk memenuhi kebutuhan daerah, nah ini yang perlu dipikirkan supaya kita bisa mandiri,” imbuhnya.(Ingkit)