Pemerintah Stop Peredaran Obat Sirop Praxion, Terungkap Alasannya

- Jurnalis

Senin, 6 Februari 2023 - 22:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi botol obat sirop untuk anak. [SuaraSulsel.id/Muhammad Yunus]

Ilustrasi botol obat sirop untuk anak. [SuaraSulsel.id/Muhammad Yunus]

1tulah.com – Kasus terbaru Gangguan Ginjal Akut kebali muncul di Jakarta. Pemerintah pun menyetop peredaran produk obat sirop bermerk Praxion, sembari melakukan penyelidikan epidemiologi terkait penyebab pasti dua kasus terbaru Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA)

“Kami bekerja sama dengan berbagai pihak terkait melakukan penelusuran epidemiologi untuk memastikan penyebab pasti dan faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal akut yang dialami pasien tersebut,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril dikutip dari Antara, Senin (6/2/2023).

Penelusuran kasus tersebut melibatkan Kemenkes, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ahli epidemiologi, Labkesda DKI, Farmakolog, para guru besar, dan Puslabfor Polri.

Menurut Syahril, jenis obat sirop yang dikonsumsi korban meninggal dunia akibat Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) di Jakarta, Rabu (1/2/2023), bermerk Praxion yang dibeli di apotek.

Penelusuran kasus dilakukan untuk memastikan keterkaitan GGAPA yang dialami pasien dengan kandungan bahan baku Etilen Glikol/Dietilen Glikol (EG/DEG) yang melampaui ambang batas aman.

Baca Juga :  Heriyus Dorong Pejabat Mura Berinovasi dan Adaptif

Adapun ambang batas aman cemaran EG/DEG pada bahan baku pelarut sirop obat Propilen Glikol (PG) ditetapkan kurang dari 0,1 persen, sedangkan ambang batas aman atau Tolerable Daily Intake (TDI) untuk cemaran EG dan DEG pada sirup obat tidak melebihi 0,5 mg/kg berat badan per hari.

Jika bahan baku tersebut melampaui ketentuan ambang batas aman, berisiko memicu kerusakan ginjal hingga berakibat pada gagal ginjal akut.

Syahril mengatakan langkah lanjutan yang dilakukan Kemenkes adalah menerbitkan surat kewaspadaan kepada seluruh dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan terkait untuk mewaspadai tanda klinis GGAPA dan penggunaan obat sirop, selama proses investigasi bergulir.

Sementara itu, pihak BPOM sudah mengeluarkan perintah penghentian sementara produksi dan distribusi obat yang dikonsumsi pasien hingga investigasi selesai dilaksanakan.

BPOM memastikan industri farmasi pemegang izin edar obat Praxion telah melakukan voluntary recall atau penarikan obat secara sukarela dari pasaran.

Baca Juga :  Hidayat Nur Wahid Mundur dari Pimpinan MPR, Sohibul Iman Ditunjuk Jadi Pengganti

BPOM telah melakukan investigasi atas sampel produk obat dan bahan baku, baik dari sisa obat pasien, sampel dari peredaran dan tempat produksi, serta telah diuji di laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN).

BPOM juga telah melakukan pemeriksaan ke sarana produksi terkait Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Dilaporkan sebelumnya, dua warga DKI Jakarta berusia 1 dan 7 tahun dilaporkan mengalami GGAPA. Satu kasus konfirmasi meninggal dunia dan satu lainnya berstatus suspek dan sedang menjalani perawatan intensif.

Dengan dilaporkannya tambahan kasus baru GGAPA, hingga 5 Februari 2023 tercatat 326 kasus GGAPA dan satu suspek yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 116 kasus dinyatakan sembuh, sementara enam kasus masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta. (Antara/suara.com)

Berita Terkait

Dinamika Internal Partai Golkar: Menakar Isu Munaslub di Tengah Gejolak Politik Nasional dan Kasus Penyadapan
Jatah Perjalanan Dinas Anggota Dewan Dipangkas Lewat Revisi Tatib DPRD Kalteng
Tiba-Tiba Ditransfer Uang Pinjol Padahal Tidak Pernah Meminjam? Jangan Panik, Lakukan 10 Langkah Ini!
Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka: Berat Hati, Tapi Sebut Sikap Ksatria dan Negarawan
Polri Didesak Kejar Invisible Hand di Balik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Menhut Buka Akses Pantauan Titik Panas Real-Time Melalui SiPongi+
Soroti RUU Hak Cipta, Meta Peringatkan Dampak Buruk Bagi Industri Pers Daerah
Antisipasi Banjir Musim Penghujan, Komisi II DPRD Kalteng Minta BPBPK Tingkatkan Kesiapsiagaan

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 10:29 WIB

Dinamika Internal Partai Golkar: Menakar Isu Munaslub di Tengah Gejolak Politik Nasional dan Kasus Penyadapan

Kamis, 12 November 2026 - 18:02 WIB

Jatah Perjalanan Dinas Anggota Dewan Dipangkas Lewat Revisi Tatib DPRD Kalteng

Kamis, 12 November 2026 - 16:02 WIB

Tiba-Tiba Ditransfer Uang Pinjol Padahal Tidak Pernah Meminjam? Jangan Panik, Lakukan 10 Langkah Ini!

Kamis, 12 November 2026 - 15:51 WIB

Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka: Berat Hati, Tapi Sebut Sikap Ksatria dan Negarawan

Kamis, 12 November 2026 - 08:28 WIB

Polri Didesak Kejar Invisible Hand di Balik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Rabu, 11 November 2026 - 16:42 WIB

Soroti RUU Hak Cipta, Meta Peringatkan Dampak Buruk Bagi Industri Pers Daerah

Rabu, 11 November 2026 - 09:02 WIB

Antisipasi Banjir Musim Penghujan, Komisi II DPRD Kalteng Minta BPBPK Tingkatkan Kesiapsiagaan

Rabu, 11 November 2026 - 08:57 WIB

Gibran Mendadak Post 26 Video di IG, Warganet Spekulasi Rekap Kinerja Sebelum Mundur

Berita Terbaru