Pemerintah Australia Batal Mengakui Yerusalem Barat Ibukota Israel, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

1TULAH.COM-Perpindahan Ibukota Isreal dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat masih menuai banyak pertentangan secara Internasional. Sejak diputuskan perpindahan ini oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hanya beberapa Negara yang mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibukota Israel.

Salah satu Negara yang sempat mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibukota Israel adalah Negara Australia. Sempat beberapa waktu keuekuh dengan keputusan ini, akhirnya pemerintah Australia, yang saat ini dipimpin Partai Buruh, membatalkan keputusan pemerintah sebelumnya yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.

Pengumuman tersebut dikeluarkan kurang dari 24 jam setelah pemerintah Australia mengatakan “tidak ada perubahan” terhadap kebijakan pemerintahan sebelumnya, karena masalah tersebut belum dipertimbangkan dalam rapat kabinet.

Selasa Hari ini (18/10/2022), berbicara setelah pertemuan kabinet di Canberra, Menteri Luar Negeri Penny Wong mengatakan Australia tetap akan menjadi teman yang kuat bagi Israel dan juga pendukung bagi warga Palestina.

“Hari ini pemerintah Australia mengukuhkan kembali posisi sebelumnya dan yang sudah lama ada bahwa status akhir Yerusalem harus diselesaikan sebagai bagian dari perundingan damai antara warga Israel dan Palestina,” katanya.

“Kedutaan Australia selalu dan akan tetap di Tel Aviv,” tukas Menteri Luar Negeri Penny Wong.

Sehubungan dengan keputusan ini, Indonesia menyambut baik keputusan Australia dengan berharap kebijakan ini “dapat berkontribusi positif bagi upaya penyelesaian damai konflik Palestina-Israel”.

“Indonesia juga mengapresiasi penegasan kembali komitmen Australia untuk mendukung upaya damai berdasarkan two-state solution” dengan batas-batas wilayah yang diakui secara internasional,” seperti yang dikutip dari akun Twitter @Kemlu_RI.

Di akhir tahun 2018, pemerintah Australia yang saat itu dipimpin Partai Koalisi dengan perdana menteri Scott Morrison mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, menyusul keputusan presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, untuk memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat.

Keputusan yang pernah diambil bersifat ‘politik’

Menlu Penny mengatakan keputusan pemerintah Australia saat itu adalah keputusan politik, dengan mengatakan sebagai upaya untuk memenangkan kursi dari kawasan pemilihan Wentworth.

“Saya kira kita semua orang tahu jika keputusan kita saat itu tidak sejalan dengan mayoritas masyarakat internasional,” katanya.

“Keputusan tersebut diterima dengan keprihatinan mendalam oleh masyarakat internasional.”

PM Scott Morrison pernah membantah jika keputusannya diambil untuk memenangkan kursi parlemen di Wentworth, yang kebanyakan pemilihnya berlatar belakang Yahudi.

Kursi untuk daerah pemilihan Wenworth akhirnya dimenangkan oleh calon independen Kerryn Phelps.

Ketua oposisi Australia saat ini, Peter Dutton, mengatakan pintu masih terbuka mengenai kota mana yang seharusnya diakui Australia sebagai ibu kota Israel.

“Kami mengambil keputusan menjelang pemilu lalu. Kami akan mengumumkan mengenai kebijakan kami menjelang pemilu berikutnya,” katanya.

“Penny Wong tampaknya sengaja mengalihkan perhatian dari masalah yang ada menjelang pengumuman anggaran belanja, di mana pemerintah tidak memiliki rencana jelas bagaimana mengatasi kesulitan ekonomi seperti yang sudah mereka janjikan sebelumnya.”

Partai Buruh pernah mengatakan akan mengubah keputusan soal Yerusalem, jika mereka memenangkan pemilu dan tanpa banyak pemberitaan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) menghapus keputusan tersebut di situs mereka.

“Keputusan memperbarui situs itu terjadi lebih cepat dari proses pemerintah. Itu bisa saja terjadi,” kata Senator Wong.

“Saya tidak akan menyalahkan siapa pun. Itu sudah terjadi. Itulah mengapa saya di sini hari ini untuk memperjelas posisi kami, dan memastikan situs tersebut mendukung posisi yang kami ambil.” (Sumber:suara.com)