1TULAH.COM-Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melontarkan kritik keras terhadap substansi UU Perampasan Aset yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Menurutnya, undang-undang tersebut kehilangan roh utamanya karena tidak menonjolkan mekanisme pembuktian terbalik serta mengabaikan pembatasan transaksi uang kartal.
Kritik ini mencuat pada Jumat (20/11/2026), tepat sehari setelah Ketua DPR RI Puan Maharani mengetok palu pengesahan beleid tersebut dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sorotan MAKI: Hilangnya “Dua Nyawa” UU Perampasan Aset
Boyamin menilai terdapat celah lebar antara ekspektasi publik terhadap pemulihan aset hasil kejahatan dengan isi regulasi yang justru terasa kaku (rigid). Dalam dialog bersama Pro 3 RRI, ia menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada dua instrumen krusial.
“Saya masih kecewa sih, karena rohnya perampasan aset itu kan di pembuktian terbalik. Nah, itu belum terlalu menonjol. Kalau nyawa pertama pembuktian balik, nyawa kedua Undang-Undang Perampasan Aset adalah membatasi penarikan uang kartal,” ujar Boyamin Saiman, Jumat (20/11/2026).
Menurut Boyamin, mekanisme pembuktian terbalik (illicit enrichment) justru memberikan ruang keadilan bagi pemilik harta untuk membuktikan keabsahan asal-usul kekayaan mereka. Jika pemilik aset mampu menunjukkan bukti bahwa kekayaannya diperoleh secara sah, negara wajib mengembalikan aset tersebut.
Sebagai langkah awal yang ideal, ia menyarankan mekanisme pembekuan aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Cara ini dinilai efektif mencegah aset berpindah tangan selama proses pembuktian berlangsung, tanpa harus melakukan penyitaan sepihak di awal.
“Undang-Undang Perampasan Aset akan bermakna kalau dua nyawa ini ada. Nah, ternyata dua-duanya enggak ada, cuman mengatur yang sifatnya malah rigid banget,” tambahnya.
Alasan DPR Tolak Masukkan Konsep Illicit Enrichment
Menanggapi polemik seputar absennya ketentuan peningkatan kekayaan tidak sah (illicit enrichment), Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan penjelasan resmi. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut diambil setelah menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, pakar hukum, serta melakukan studi komparasi ke sejumlah negara.
Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen pada Kamis (19/11/2026), Habiburokhman memaparkan dua alasan utama di balik sikap DPR:
-
Pertimbangan Hak Asasi Manusia (HAM): Hasil kajian perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan konsep illicit enrichment. Bahkan, Mahkamah Konstitusi Jerman pernah membatalkan aturan serupa karena dinilai bertentangan dengan prinsip dasar HAM dan asas praduga tak bersalah.
-
Sifat Hukum Formil: Secara teknis perundang-undangan, UU Perampasan Aset dirancang sebagai hukum acara atau tata cara (formil), bukan undang-undang materiil yang memuat norma penghukuman pidana baru.
“Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, tentang tata cara dan hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman. Dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkannya di dalam undang-undang ini,” tegas Habiburokhman.
Perbandingan Pandangan: MAKI vs Komisi III DPR RI
| Aspek Sorotan | Pandangan MAKI (Boyamin Saiman) | Sikap Komisi III DPR (Habiburokhman) |
| Pembuktian Terbalik | Roh utama regulasi untuk mengoptimalkan pemulihan aset negara. | Ditolak karena dinilai berpotensi melanggar prinsip HAM. |
| Sifat Regulasi | Terlalu kaku (rigid) dan membatasi daya pukul pemberantasan korupsi. | Bersifat hukum formil (hukum acara), bukan norma materiil. |
| Instrumen Pendukung | Perlu pembekuan aset awal dan pembatasan penarikan uang kartal. | Mengacu pada praktik negara lain (AS, Inggris, Jerman) yang menolak illicit enrichment. |
Masa Transisi 12 Bulan dan Rencana Uji Materi ke MK
Terlepas dari perdebatan substansi tersebut, UU Perampasan Aset tidak dapat langsung diterapkan dalam waktu dekat. Berdasarkan ketentuan Pasal 74, undang-undang ini baru mulai berlaku efektif 12 bulan sejak tanggal diundangkan.
Selain masa transisi satu tahun, implementasi aturan ini juga bergantung pada kesiapan kelembagaan. Pemerintah melalui Presiden diwajibkan membentuk dua lembaga baru terlebih dahulu, yakni:
-
Badan Pengelola Aset.
-
Badan Pengawas Perampasan dan Pengelolaan Aset.
Merespons berbagai celah yang dinilai melemahkan upaya perampasan aset koruptor, MAKI memastikan tidak akan tinggal diam. Boyamin menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah hukum untuk mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) segera setelah undang-undang tersebut resmi diundangkan. (Sumber:Suara.com)


![Curahan hati Aisyah Thisia Agustiar, istri Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), menjadi sorotan setelah videonya saat mengikuti forum pengajian Menata Hati beredar di media sosial. [Instagram Aisyah Thisia Agustiar]](https://1tulah.com/wp-content/uploads/2026/10/thisiah-agustiar-360x200.jpg)
![Shandy Aulia [Instagram/shandyaulia]](https://1tulah.com/wp-content/uploads/2026/10/sandy-aulia-360x200.jpg)




















![Seorang pria berusia 25 tahun berjuang antara hidup dan mati setelah menjadi korban penembakan dari mobil yang melintas di kawasan Brixton, London Selatan, pada Sabtu dini hari waktu setempat. [Istimewa]](https://1tulah.com/wp-content/uploads/2026/05/teror-london-360x200.jpg)

