Forum Satu Data Tidak Sekadar Menjadi Kelengkapan Administrasi

1TULAH.COM, SERUYAN – Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Seruyan Tahun 2026 diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan beserta rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur. Dengan demikian, data yang dihimpun tidak hanya berfungsi sebagai kelengkapan administrasi, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati Seruyan yang dibacakan Wakil Bupati, H. Supian, S.Ag., pada kegiatan Forum Satu Data Indonesia Tahun 2026 di Aula Bapperida Kabupaten Seruyan, Rabu (4/11).

“Pemkab Seruyan berharap forum ini dapat mendorong peningkatan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola data yang terpadu, efisien, serta berkesinambungan,” ujar Supian.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menggarisbawahi lima poin utama yang perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Pertama, setiap perangkat daerah sebagai produsen data wajib menerapkan prinsip Satu Data Indonesia, meliputi penggunaan standar data, kelengkapan metadata, interoperabilitas data, serta penerapan kode referensi dan data induk.

“Kedua, data yang dihasilkan harus memiliki tingkat akurasi dan kemutakhiran yang terjamin serta diperbarui secara berkala agar dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, pemanfaatan data perlu dioptimalkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, pengendalian pembangunan daerah, hingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan,” jelasnya.

Selanjutnya, pada poin keempat, Wakil Bupati menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seruyan sebagai mitra strategis dalam pembinaan statistik sektoral. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas mengelola data di setiap perangkat daerah juga menjadi perhatian.

“Kelima, keterbukaan dan aksesibilitas data perlu dijamin sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi,” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia merupakan bagian dari penerapan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.

Kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memudahkan akses serta pemanfaatannya secara bersama oleh seluruh instansi pemerintah.

“Kami menekankan bahwa ketersediaan data berkualitas memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan visi Kabupaten Seruyan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, yakni Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah untuk Semua,” tutupnya.

Penulis : nordin

Editor : Dadang