KPK Usut Penukaran Uang Asing Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami aliran aset milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dengan menelusuri aktivitas penukaran valuta asing. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat yang bersangkutan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penelusuran dilakukan melalui pemeriksaan dua saksi pada Selasa, 5 Mei 2026.

Kedua saksi tersebut adalah LAA yang merupakan staf perusahaan keluarga Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya, serta IS dari pihak swasta.

Menurut Budi, pemeriksaan difokuskan pada pelacakan aset, khususnya terkait transaksi penukaran mata uang asing yang diduga dilakukan oleh Fadia selama menjabat sebagai kepala daerah.

KPK mencurigai bahwa dana yang ditukarkan tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara korupsi yang tengah disidik.

Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Semarang dan Pekalongan. Dalam operasi tersebut, Fadia ditangkap bersama ajudan serta sejumlah orang kepercayaannya, sementara belasan pihak lainnya juga turut diamankan.

Penindakan itu merupakan operasi tangkap tangan ketujuh KPK sepanjang tahun 2026 dan berlangsung bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Sehari setelah penangkapan, KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka tunggal dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan kegiatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2023 hingga 2026.

Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi konflik kepentingan karena perusahaan milik keluarga Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya, diduga memenangkan sejumlah proyek pengadaan di pemerintah daerah tersebut. Dari hasil kegiatan tersebut, Fadia bersama keluarganya disebut menerima total sekitar Rp19 miliar.

Rinciannya, sekitar Rp13,7 miliar diduga dinikmati secara langsung oleh Fadia dan keluarganya, Rp2,3 miliar dialokasikan kepada Direktur PT RNB yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga bernama Rul Bayatun, serta Rp3 miliar lainnya berasal dari penarikan tunai yang belum didistribusikan.

Penulis : Laili R