Inflasi Kalteng 3,66 Persen, Pemprov Perkuat Pengendalian Harga Pangan melalui Rakor Bersama Kemendagri

1tulah.com PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan penyelenggaraan jaminan produk halal bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (5 Mei 2026).

Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan distribusi, pelaksanaan operasi pasar, serta pengawasan harga di lapangan.

“Ketersediaan stok pangan saat ini lebih dari cukup. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan harga di pasar,” tegas Tomsi.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa inflasi nasional pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan.

“Inflasi nasional secara tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen. Meskipun relatif terkendali, sejumlah komoditas pangan masih perlu mendapat perhatian dalam rangka pengendalian inflasi,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Yuas Elko menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah kabupaten dan kota melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta perangkat daerah terkait.

“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena stabilitas harga berpengaruh langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Yuas.

Berdasarkan data terbaru, inflasi di Kalimantan Tengah tercatat sebesar 3,66 persen dan menempati peringkat ketujuh tertinggi secara nasional.

“Inflasi Kalimantan Tengah yang masih berada di atas rata-rata nasional menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan langkah pengendalian secara terukur dan berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemprov Kalteng akan mengoptimalkan berbagai langkah strategis, seperti pelaksanaan pasar murah, pemantauan harga bahan pokok, serta penguatan distribusi logistik antardaerah.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok,” pungkas Yuas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, Kepala Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah Erwin Budiana, serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.(*)

Penulis : Hewu