Percepat Penurunan Stunting, Pemprov Kalteng Perkuat Sinergi Pembangunan SDM Menuju Indonesia Emas 2045

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmen dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama melalui penguatan program keluarga dan percepatan penurunan stunting.

Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, menegaskan bahwa pembangunan SDM menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, dengan keluarga sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas generasi menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (29 April 2026).

“Saya menyambut baik pelaksanaan Rakorda ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung program prioritas nasional serta mewujudkan visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD dan Renstra 2025–2029 yang menempatkan SDM sebagai modal utama pembangunan. Dalam konteks tersebut, pembangunan keluarga dinilai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas generasi.

Lebih lanjut, Aisyah menyampaikan bahwa capaian penurunan stunting di Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif, dari 27,4 persen pada 2021 menjadi 22,1 persen pada 2024, dengan target 20,6 persen pada 2025 dan 18,80 persen pada 2026.

“Capaian ini patut disyukuri, namun tetap memerlukan upaya yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup, produktivitas, serta daya saing daerah dalam menghadapi bonus demografi.

Program Bangga Kencana disebut memiliki peran strategis dalam pembangunan keluarga sepanjang siklus kehidupan, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Berbagai program prioritas yang terus diperkuat antara lain Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), pemanfaatan platform digital, program pemberdayaan lansia (SIDAYA), hingga program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, menyusui, dan balita.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyampaikan bahwa prevalensi stunting Kalteng menurun dari 23,5 persen pada 2023 menjadi 22,1 persen pada 2024.

“Penurunan ini perlu terus didorong, mengingat target 18,8 persen pada tahun 2026 memerlukan upaya yang lebih optimal,” ungkapnya.

Ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas data melalui monitoring dan evaluasi, pengukuran indikator layanan, evaluasi realisasi anggaran, serta identifikasi kendala sebagai dasar perbaikan kebijakan.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Bangga Kencana tahun 2025 telah mencapai kategori minimal “baik”, meskipun masih terdapat indikator yang perlu perhatian, seperti persentase kehamilan tidak diinginkan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat BKKBN, Wahyuniati, yang hadir secara daring, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Seluruh pihak diharapkan dapat menyusun strategi bersama untuk meningkatkan capaian program sekaligus mengatasi berbagai tantangan di lapangan,” tuturnya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong program pembangunan keluarga yang terintegrasi dengan prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan percepatan penurunan stunting berbasis keluarga.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang telah menyelesaikan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 serta penilaian kinerja stunting tahun 2025.

Turut hadir unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, bupati/wali kota se-Kalimantan Tengah, Ketua TP PKK kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan dari perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, dan media.(*)

Penulis : Hewu